Dinsos Bandung Buka Suara Soal Lonjakan Desil DTSEN Warga

Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional secara otomatis menaikkan status pengelompokan kesejahteraan sebagian besar warga Kota Bandung ke kategori desil 9 dan 10 hingga memicu gejolak di tengah masyarakat pada Senin (17/8/2026).

Lonjakan kategori ekonomi tersebut terungkap usai sejumlah warga di kawasan Bandung Raya memeriksa status kesejahteraan mereka secara mandiri dan menemukan indikator ekonomi mereka melonjak drastis.

Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa memberikan penjelasannya mengenai mekanisme integrasi data yang berjalan secara terpusat.

"Perubahan ini terjadi secara otomatis melalui sistem. DTSEN adalah pangkalan data nasional hasil penggabungan tiga sumber data yang sebelumnya berjalan terpisah, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari BPS, dan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," kata Kadinsos Kota Bandung Yorisa Sativa, Senin (17/8/2026).

Proses integrasi ini melibatkan penyandingan Nomor Induk Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri untuk menghasilkan status tunggal yang berlaku secara nasional.

"Ketiga data ini dipadankan oleh BPS dan disandingkan dengan Data Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga setiap NIK hanya memiliki satu status kesejahteraan yang berlaku secara nasional. Karena proses pemadanan ini bersifat menyeluruh dan otomatis, posisi desil seseorang bisa berubah walaupun yang bersangkutan tidak melakukan pembaruan data secara mandiri," ungkapnya menambahkan.

Yorisa membeberkan sejumlah faktor teknis yang memicu kenaikan peringkat desil masyarakat. Faktor tersebut meliputi kesesuaian data pendapatan setara Upah Minimum Regional seperti kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, status ASN atau TNI dan Polri, serta kepemilikan usaha terdaftar.

Sistem juga memproses perubahan susunan keluarga yang mulai berpenghasilan, kepemilikan aset berupa kendaraan atau properti atas nama anggota keluarga, penggunaan daya listrik non-subsidi, hingga hasil verifikasi faktual petugas lapangan.

"Kemudian perubahan susunan keluarga, ada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang baru memasuki usia kerja dan mulai berpenghasilan, sehingga rata-rata pendapatan seluruh anggota keluarga meningkat secara statistik. Kepemilikan aset dan penggunaan listrik, terdeteksi memiliki aset yang terdaftar atas nama anggota keluarga, seperti kendaraan bermotor atau tanah/properti, maupun penggunaan daya listrik di atas golongan bersubsidi. Hingga hasil ground check petugas, hasil verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas menyesuaikan kembali kelayakan keluarga berdasarkan kondisi terkini yang ditemukan saat pemutakhiran data berkala," bebernya.

Kombinasi berbagai indikator tersebut bekerja secara langsung sewaktu proses sinkronisasi pangkalan data berlangsung di tingkat pusat.

"Sebagai catatan, perubahan desil bersifat otomatis dan menyeluruh secara nasional, sehingga tidak selalu mencerminkan satu penyebab tunggal, melainkan gabungan beberapa indikator yang terdeteksi sistem pada saat proses pemadanan berlangsung," tuturnya.

Masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil pengelompokan sistem tersebut dapat mengajukan permohonan perbaikan data melalui Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat kelurahan dengan membawa KTP dan KK.

"Pengajuan pembaruan data tidak otomatis menurunkan desil pada saat itu juga. Data warga akan diperiksa ulang, dipadankan, dan diperingkat kembali oleh sistem berdasarkan kondisi sosial ekonomi terkini, sehingga hasil akhirnya bergantung pada proses verifikasi tersebut, bukan pada pengajuan semata," kata Yorisa.

Dinas Sosial Kota Bandung kini menyiagakan personel lapangan untuk mengawal verifikasi data masyarakat agar penyaluran bantuan sosial tetap akurat dan tepat sasaran.