Pemerintah Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp 195,3 Triliun pada 2027

Pencapaian target swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto terus dibantu lewat alokasi dana APBN. Seperti dikutip dari Detik Finance, pemerintah telah mematok dana ketahanan pangan mencapai Rp 195,3 triliun dalam RAPBN 2027.

Nilai alokasi tersebut tercatat tumbuh 2,3 persen jika dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan pada 2026 yang sebesar Rp 190,9 triliun. Lonjakan ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor agraris nasional secara berkelanjutan.

"Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan kawasan swasembada pangan, pembangunan pergaraman nasional, program kampung nelayan merah putih, program kapal ikan modern, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan, perlindungan usaha pertanian dan perikanan, serta subsidi pupuk," tulis dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027.

Pemerintah merancang lima arah kebijakan utama untuk merealisasikan anggaran tersebut. Prioritas pertama berfokus pada penggenjot produktivitas melalui modernisasi, pembukaan lahan baru, perbaikan infrastruktur, peremajaan tanaman, hingga riset pembenihan.

Langkah kedua ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Pemerintah bakal memperkuat cadangan nasional, membangun kawasan sentra produksi, serta menata efisiensi rantai pasok dan sistem logistik dari hulu ke hilir.

Arah kebijakan ketiga berfokus pada peningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan. Skema ini dijalankan lewat pemberian bantuan sarana produksi, kemudahan akses modal, dan perlindungan risiko usaha.

Adapun poin keempat difokuskan pada penguatan ketahanan pangan yang adaptif terhadap krisis perubahan iklim. Sementara poin kelima menitikberatkan pencapaian kedaulatan pangan secara bertahap, diawali dari komoditas beras, jagung, kedelai, daging, bawang putih, hingga gula.

Dukungan terhadap efisiensi produksi juga ditunjukkan lewat alokasi subsidi pupuk dalam RAPBN 2027 yang dirancang sebesar Rp 48,24 triliun. Angka tersebut meningkat 2,9 persen dari estimasi penggunaan tahun 2026 yang berada di kisaran Rp 46,87 triliun.

Treks alokasi dana untuk sektor pangan ini memperlihatkan tren positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun sempat terkoreksi pada periode 2024–2025, nilainya secara umum terus menanjak.

Berdasarkan data dokumen Nota Keuangan, realisasi anggaran pada 2022 tercatat sebesar Rp 88,8 triliun, lalu melonjak ke Rp 115,1 triliun pada 2023, dan menyentuh Rp 159,5 triliun pada 2024. Alokasi sempat turun 9,8 persen menjadi Rp 143,0 triliun pada 2025, sebelum diproyeksikan naik lagi ke Rp 190,9 triliun pada 2026 dan Rp 195,3 triliun pada 2027.

Suntikan dana secara konsisten ini diklaim berhasil menggenjot produktivitas hasil tani. Berdasarkan data BPS, produktivitas padi naik dari 52,38 kwintal per hektare pada 2022 menjadi 53,18 kwintal per hektare pada 2025. Hasil panen jagung juga terkerek dari 57,08 kwintal per hektare menjadi 57,74 kwintal per hektare pada rentang periode yang sama.

Peningkatan juga tercatat pada komoditas peternakan. Produksi daging ayam ras pedaging melonjak dari 3,77 juta ton pada 2022 menjadi 4,17 juta ton pada 2025, sementara produksi telur ayam petelur naik dari 5,57 juta ton menjadi 6,41 juta ton.

Indikator kesejahteraan pelaku sektor utama turut menunjukkan perbaikan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) per Juni 2026 berada di level 127,65 atau naik 4,87 persen dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 121,72. Pada periode yang sama, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga naik 5,89 persen dari posisi 101,49 menjadi 107,47.