Jepang Protes Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Kepulauan Kuril

Pemerintah Jepang mengajukan protes keras terhadap Moskow usai Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan perdana ke Pulau Iturup di Kepulauan Kuril, wilayah sengketa di lepas pantai utara Jepang, seperti dilansir dari Detikcom. Kunjungan Putin ke fasilitas industri, sekolah, dan rumah sakit di pulau yang dikuasai Uni Soviet sejak akhir Perang Dunia II tersebut memicu respons diplomatik langsung dari Tokyo, mengingat status pulau itu masih memicu perselisihan kedua negara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan keberatan atas aksi pemimpin Rusia tersebut.

"Sama sekali tidak dapat diterima," ujar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Takaichi menambahkan bahwa kepulauan yang dikenal di Jepang sebagai Wilayah Utara tersebut secara historis dan hukum merupakan bagian mutlak dari kedaulatan negaranya. Kementerian Luar Negeri Rusia merespons pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa Kepulauan Kuril adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Rusia.

Pengamat hubungan internasional di Temple University Tokyo, James Brown, menilai langkah Rusia tersebut memiliki dorongan geopolitik dan domestik. "Ini jelas merupakan pesan untuk Jepang," kata James Brown, Profesor Hubungan Internasional Temple University.

Brown menjelaskan bahwa sikap tegas Rusia muncul akibat langkah diplomatik Tokyo terhadap konflik Eropa. "Rusia merasa marah atas dukungan Jepang terhadap Ukraina dan hubungan Tokyo yang semakin erat dengan negara-negara anggota NATO di Eropa," kata James Brown. Ia menambahkan adanya motif tekanan serta politik dalam negeri di balik kunjungan tersebut.

"Jadi, ada keinginan yang jelas untuk menghukum Jepang," kata James Brown.

"Namun, ada juga unsur domestik di balik hal ini … karena kunjungan seperti ini dapat memicu dukungan patriotik di kalangan warga Rusia dari berbagai latar belakang politik," kata James Brown. Upaya diplomasi yang pernah dipimpin mantan Perdana Menteri Shinzo Abe tidak membuahkan hasil, terlebih setelah Rusia mengamandemen konstitusinya pada 2020 untuk melarang penyerahan wilayah kepada negara lain. Peluang pengembalian pulau-pulau tersebut dinilai makin rapuh oleh Pakar Ilmu Politik Universitas Waseda, Toshimitsu Shigemura.

"Tokyo telah memanggil duta besar Rusia dan mengajukan protes diplomatik resmi, tapi sanksi terkait perang di Ukraina sudah diberlakukan, dan menurut saya akan sulit bagi Jepang untuk menambah sanksi lagi," kata Toshimitsu Shigemura, Profesor Ilmu Politik Universitas Waseda.

Shigemura juga menggarisbawahi ketergantungan pasokan energi Tokyo di tengah dinamika global. "Jepang masih mengimpor energi dari Rusia, dan karena situasi yang melibatkan Iran, impor itu menjadi semakin penting. Hal ini menempatkan Tokyo dalam posisi yang relatif lemah," kata Toshimitsu Shigemura.

Ia berpendapat bahwa Putin memanfaatkan situasi politik untuk menekan kepemimpinan Takaichi di kawasan. "Putin mungkin sedang berada dalam posisi lemah saat ini, tetapi ia bekerja sama dengan Cina dan Korea Utara untuk menantang Takaichi, yang memiliki sedikit pilihan," kata Toshimitsu Shigemura.

Ia memperkirakan bahwa perubahan kepemimpinan di Kremlin di masa depan tidak akan mengubah sikap dasar Rusia terhadap status wilayah itu. "Dan bahkan setelah Putin lengser, pemerintah Rusia yang baru tidak akan tertarik untuk mengembalikan pulau-pulau tersebut," kata Toshimitsu Shigemura. Brown sependapat bahwa transisi kekuasaan di Rusia tidak akan mengubah klaim kedaulatan atas wilayah sengketa tersebut.

"Hal itu tidak terjadi ketika Uni Soviet runtuh, maupun selama berbagai kesulitan ekonomi yang dialami Rusia setelahnya. Jadi, saya tidak melihat akan ada pemimpin baru Rusia yang akan bersedia mengembalikan pulau-pulau tersebut," kata James Brown.