BPK Dorong Penguatan Pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong penguatan pengelolaan keuangan di Kementerian Hukum guna perbaikan tata kelola pemerintahan. Langkah ini disampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian lingkup koordinasi Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta, dilansir dari Detik Finance.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan bahwa audit keuangan negara berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola publik.

"Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.

Pada pemeriksaan 2025, BPK memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan mencakup penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan aset negara, peningkatan penerimaan negara, penyempurnaan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan.

"Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola di masing-masing entitas," kata Nyoman Adhi Suryadnyana.

Selain perbaikan tata kelola, BPK mendorong Kementerian Hukum menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta melakukan transformasi digital menuju Government 5.0. Konsep Government 5.0 mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analisis data, dan kolaborasi lintas sektor.

"Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG," tegas Nyoman Adhi Suryadnyana.

BPK mencatat pelaksanaan transformasi digital tersebut masih menghadapi hambatan berupa fragmentasi data, keterbatasan talenta AI, kapasitas SDM, keamanan siber, dan integrasi antarinstansi. Di sisi lain, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kerja sama internasional turut menjadi catatan transformasi kelembagaan di Kementerian Hukum.

Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.