Pemerintah dan BI Siapkan Berbagai Kebijakan Strategis Nasional

Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia menyiapkan serangkaian kebijakan strategis mulai dari alokasi anggaran bencana, pembebasan biaya transaksi digital, hingga rencana pembentukan bursa komoditas nasional. Langkah tersebut diumumkan bertepatan dengan momen Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi ketersediaan dana awal penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemerintah juga menyiagakan anggaran tambahan jika alokasi awal tersebut tidak mencukupi kebutuhan pemulihan di lapangan.

"Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana BNPB," jelas Purbaya dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Pemerintah memastikan proses rekonstruksi fasilitas umum akan dikoordinasikan secara lintas kementerian dan lembaga secara bertahap.

"Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus," kata Purbaya.

Ia juga menegaskan kesiapan skema pembiayaan darurat untuk setiap kondisi krisis di daerah.

"Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by," tegasnya menekankan.

Dari sektor moneter, Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengumumkan perluasan Merchant Discount Rate QRIS sebesar 0 persen untuk seluruh kategori merchant dengan transaksi hingga Rp 100 ribu mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan MDR 0 persen bagi usaha mikro untuk transaksi hingga Rp 500 ribu juga tetap berlaku.

"Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha, agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif. Sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat," Destry selepas upacara HUT RI di Kantor BI, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Destry menambahkan bahwa pembebasan biaya transaksi ini dirancang untuk mendorong aktivitas perdagangan masyarakat luas.

"Perluasan kebijakan MDR QRIS 0% diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai segmen usaha, serta pada gilirannya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat," ujar dia merinci.

Langkah efisiensi pembayaran ini selaras dengan upaya penguatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Pada sektor perdagangan komoditas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bernama Indonesia Commodity Exchange yang ditargetkan beroperasi 1 Januari 2027. Komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit mentah, nikel, dan batu bara dipertimbangkan masuk dalam sistem bursa tersebut.

"Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Prasetyo menambahkan bahwa bursa baru ini disiapkan untuk memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar global.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ujar Prasetyo.

Pemerintah masih menggodok penentuan harga dan skema operasional bursa komoditas tersebut.

"Nanti lah ada mekanismenya. Sama, ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana," sebut Prasetyo.

Terkait keberadaan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia yang sudah beroperasi, pemerintah membuka peluang integrasi sistem ke depan.

"Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa, intinya adalah bukan ada ini dan sebagainya, tidak. Tapi intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan nggak," kata Prasetyo.

Ia mengakhiri penjelasannya terkait penataan bursa komoditas nasional.

"Nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," katanya melanjutkan ketika ditanya kembali apakah ICDX akan terintegrasi dalam Icomex.

Di sisi lain, perayaan HUT ke-81 RI diwarnai aksi pengibaran bendera unik di berbagai wilayah, mulai dari lokasi pemadaman kebakaran hutan di Pelalawan Riau, dasar laut Nusa Lembongan Bali, hingga pembentangan bendera raksasa di Danau Situ Gintung Tangerang Selatan.

"Hari ini kami merayakan kemerdekaan dengan terus berjuang agar tanah ini tetap bisa dihirup anak cucu. Bagi kami, menghormati kemerdekaan artinya tetap menjaga negeri tetap utuh dan bisa diwarisi," ujar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Apresiasi atas partisipasi ratusan relawan dalam aksi pengibaran bendera raksasa juga disampaikan oleh pihak kepolisian setempat.

"Momentum ini diharapkan menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme, serta persatuan masyarakat," kata Kompol Bambang.

Aksi pengibaran di wilayah pesisir dan tebing juga ditujukan untuk membina jiwa patriotisme generasi muda.

"Semangat kemerdekaan harus terus kita tanamkan, khususnya kepada generasi muda. Melalui pengibaran bendera di tengah keindahan alam Lembongan dan Kelingking ini, kita ingin menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, persatuan, dan kebanggaan luar biasa sebagai bangsa Indonesia," kata Kapolsek Nusa Penida Kompol I Ketut Kusuma Jaya, dikutip dari 20D.