Mahasiswa UI Kerahkan 50 Angkot Demo Menuju Bundaran HI

Ratusan massa mahasiswa Universitas Indonesia bersiap menggelar aksi unjuk rasa menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Massa berkumpul di lapangan FISIP UI Depok sehari setelah peringatan HUT ke-81 RI.

Para mahasiswa yang mengenakan almamater kuning tersebut menyiapkan berbagai spanduk kritik serta merapatkan barisan sebelum diberangkatkan. Rencananya, rombongan bertolak menuju lokasi aksi sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan 50 angkutan kota yang berjejer di lokasi.

Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, menyebutkan keberangkatan aksi ini melibatkan ratusan peserta dengan membawa delapan poin tuntutan kepada pemerintah.

"Jadi untuk massa UI sendiri itu sekitar 500 sampai 700 massa," kata Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, kepada wartawan saat ditemui di lokasi, Selasa.

Tuntutan utama yang diusung massa aksi berfokus pada kritik atas kebijakan negara dan beban ekonomi masyarakat, termasuk desakan penurunan harga bahan pokok serta BBM.

"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata dia.

Selain masalah ekonomi, massa menyoroti isu pemusatan kekuasaan, penghentian Transfer Keuangan Daerah, pemberian otonomi daerah yang luas, serta evaluasi total ASN dan revisi UU TNI-Polri.

"Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi," ujarnya.

Mahasiswa juga menolak penempatan batalyon baru dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil, lantaran dinilai tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan kesejahteraan.

"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," katanya.

Masalah pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan mental anak turut disuarakan. Hafidz kemudian mendesak penetapan status Bencana Nasional untuk wilayah NTT dan Flores yang dinilai luput dari perhatian pimpinan negara saat pidato kemerdekaan.

"Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores," tegasnya.

Sikap pemerintah terhadap kondisi di NTT dan Flores menjadi sorotan tajam dalam penyampaian tuntutan aksi tersebut.

"Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali," ucap dia.