Pemprov Jateng Salurkan Bantuan RTLH dan Akses Kerja Warga

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintegrasikan program penanganan rumah tidak layak huni dengan penguatan ekonomi serta akses pendidikan keluarga penerima manfaat pada Selasa (18/8/2026). Langkah ini dilakukan untuk menekan angka ketidaklayakan hunian sekaligus mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Hingga Triwulan II 2026, penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah telah mencapai 65.449 unit dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN, Dana Desa, APBD, CSR, dan Baznas. Capaian ini melanjutkan kinerja sepanjang 2025 yang berhasil menangani 274.514 unit dan menekan angka backlog dari 1.332.968 unit menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak sekadar fokus pada perbaikan fisik bangunan semata.

"Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Intervensi sosial juga disiapkan untuk membantu kebutuhan hidup dan kesempatan kerja keluarga penerima.

"Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong," sambungnya.

Penanganan hunian ini memprioritaskan peningkatan kualitas bangunan yang sudah ada ketimbang pembangunan unit baru. Dari total 1.058.454 unit backlog pada awal 2026, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan dan 296.390 unit merupakan backlog kepemilikan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau langsung penerima bantuan di Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yaitu Sailah (50). Selain memastikan kondisi fisik rumah, Taj Yasin menghubungkan anak penerima bantuan yang telah lulus SMA dengan fasilitas bursa kerja dan pelatihan vokasi.

"Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan," ujar Taj Yasin.

Penerima bantuan di Kebumen, Sailah, menyampaikan rasa terima kasihnya setelah rumah yang sebelumnya berlantai tanah kini menjadi lebih aman dan nyaman.

"Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus," tutur Sailah.

Ia mengungkapkan bahwa perubahan kondisi fisik tempat tinggalnya memberikan dampak nyata bagi keluarganya.

"Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak," sambungnya.

Manfaat serupa dirasakan oleh warga Kudus, Hadi Mulyono, yang mengaku terbantu karena keterbatasan ekonomi sempat menyulitkannya memperbaiki hunian.

"Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup," ujar Hadi.

Hadi menambahkan bahwa program penanganan ini sangat meredakan beban finansial keluarganya.

"Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini," sambungnya.

Meskipun capaian penanganan terus berjalan, tantangan penataan hunian di Jawa Tengah masih tersisa 993.005 unit backlog hingga Triwulan II 2026 dari target yang ditetapkan melalui APBD Provinsi sebanyak 5.231 unit pada tahun ini.