Pemerintah Alokasikan Rp 48,8 Triliun dari APBN Penuhi Pembangunan IKN 2025-2029

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebesar Rp 48,8 triliun pada periode 2025-2029. Dana jumbo tersebut bakal dikucurkan untuk mendanai tiga tahap skema pengerjaan infrastruktur utama di wilayah baru tersebut, dilansir dari Detik Finance.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran ini mencakup pengerjaan gedung perkantoran, jaringan akses jalan, hingga hunian berupa rumah susun. Kepastian angka tersebut diperoleh usai dilakukan kalkulasi bersama tim perencanaan dan prasarana.

"APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan Perencanaan dan dari Prasarana, itu membutuhkan Rp 48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya," terang Basuki saat ditemui wartawan di KIPP IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).

Fokus tahap pertama APBN menyasar penguatan konektivitas pendukung investasi, meliputi peningkatan akses jalan sepanjang 12,1 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C. Selain itu, pengerjaan kawasan Sepaku dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) turut masuk dalam fase ini.

Pada tahap kedua, pendanaan difokuskan pada pembangunan kawasan perkantoran lembaga legislatif serta yudikatif beserta sarana pendukungnya. Hingga saat ini, progres rata-rata pengerjaan fisik di kawasan perkantoran tersebut tercatat telah mencapai 13,6%.

Sementara itu, tahap ketiga diarahkan untuk penyediaan hunian vertikal bagi ASN serta personel lembaga legislatif dan yudikatif. Fasilitas pendukung seperti jaringan jalan, Multi-Utility Tunnel (MUT), hingga penataan kawasan pemukiman juga dikembangkan pada fase ini.

Di luar APBN, pembiayaan IKN memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 134,22 triliun, investasi swasta senilai Rp 74,54 triliun, serta hibah. Skema KPBU bakal difokuskan pada proyek hunian, penataan jalan, dan pengerjaan jaringan MUT.

Pada sektor hunian KPBU, tujuh perusahaan bertindak sebagai pemrakarsa. Salah satunya yakni PT Intiland Development Tbk yang menggarap proyek berupa 109 unit rumah tapak serta 41 tower rumah susun.

Untuk pendanaan investasi swasta, Basuki menjelaskan dana dialokasikan untuk pembangunan pusat perbelanjaan, sarana kesehatan, hotel, tempat rekreasi, hingga fasilitas olahraga. Tiga pemrakarsa properti asing asal Dubai (PT Dejem Nusantara Development), Korea Selatan (PT Dian Jaya Indonesia), dan China (PT Starbright International Investment) dipastikan telah memulai pengerjaan fisik.

"Dari Dejem itu membangun mal sebesar Rp 4 triliun, 10 hektar, sudah dilunasi tanahnya. 8 hektar untuk mal, 2 hektar untuk wakaf mereka mau bikin masjid. Insyaallah mulai dari 2027 mereka akan siap mulai bekerja. Kemudian yang Starbright dari China, ada 4 tower hunian bangunan dan komersial, sudah mulai membentuk pekerjanya sebesar Rp 1,25 triliun. Yang ketiga dari Korea, itu yang Dian Jaya, itu kawasan komersial, ada 25 tower, desainnya itu sangat-sangat futuristic," jelasnya.

Berikut adalah rincian proyek pembangunan berdasarkan sumber pendanaan yang dialokasikan di IKN: