Bank Indonesia Luncurkan Kartu Kredit Indonesia Ritel

Skema instrumen pembayaran domestik Kartu Kredit Indonesia (KKI) resmi memperluas jangkauan ke segmen ritel atau masyarakat umum pada Senin, 17 Agustus 2026 di Jakarta. Kebijakan hasil kolaborasi Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) ini dihadirkan sebagai fasilitas kredit efisien untuk menopang konsumsi publik.

Perluasan sasaran ini mengubah ketentuan KKI yang sebelumnya terbatas pada segmen pemerintah untuk belanja satuan kerja pusat dan daerah. Lewat skema baru, individu maupun korporasi dapat memanfaatkan KKI melalui layanan konvensional maupun syariah yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) penerbit.

Pengembangan KKI turut mendapat dukungan dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), PJP penerbit, serta Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). Peluncuran produk ritel ini dijalankan secara bertahap guna memperkuat infrastruktur pembayaran nasional.

"Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat," kata Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti.

Pada fase awal, KKI diterbitkan dalam format kartu digital yang terintegrasi dengan ekosistem QRIS, seperti QRIS Merchant Presented Mode (MPM), Customer Presented Mode (CPM), dan QRIS TAP. Tahap berikutnya akan mencakup transaksi daring serta penerbitan kartu fisik untuk transaksi luring.

Sebanyak tujuh PJP bertindak sebagai first mover penerbit KKI, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, dan Bank Mega, disusul BSI sebagai PJP next mover. Langkah strategis ini mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan visi Asta Cita Pemerintah.

"Pada tahap awal, yaitu hari ini 17 Agustus 2026, Kartu Kredit Indonesia diterbitkan dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi QRIS. Transaksi bisa dilakukan dengan QRIS Scan ataupun QRIS Tap," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy.

Peluncuran fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas aksesibilitas pembayaran digital, serta menyediakan ragam instrumen pembayaran domestik yang aman bagi masyarakat.