BNN Tangkap Bandar Narkoba dan Musnahkan Ladang Ganja

Badan Narkotika Nasional memusnahkan 12 hektare ladang ganja di Aceh serta menangkap bandar narkoba berinisial MR alias Bos Gendut di Kampung Bahari, Jakarta Utara, dalam rangkaian operasi penindakan pertengahan Agustus 2026.

Penangkapan MR dilakukan oleh BNN pada Kamis, 13 Agustus 2026. Penindakan tersebut diwarnai perlawanan dari pendukung tersangka yang melempari petugas menggunakan mercon saat proses pengembangan kasus di lokasi penangkapan.

Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Roy Hardy Siahaan menjelaskan kronologi penangkapan tersangka di kawasan Jakarta Utara tersebut.

"Awalnya kita tangkap bosnya ini di sekitar Kampung Bahari, kemudian kita bawa ke dalam untuk pengembangan," kata Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Brigjen Roy Hardy Siahaan.

Petugas BNN berhasil memukul mundur massa dan mengamankan sejumlah loyalis MR yang melakukan penyerangan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi keberhasilan BNN dan meminta aparat tidak berhenti pada penangkapan satu figur saja.

"Maksimalkan untuk menangkap semua bandar besarnya, jangan lengah tetep operasi untuk pemberantasan narkotika, ini merusak generasi bangsa ke depan," kata Sahroni saat dihubungi, Senin (17/8/2026).

Sahroni menilai wilayah Jakarta Utara masih memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum terkait tingginya peredaran gelap narkotika.

"Masih banyak bandar-badar yang beredar di Indonesia, terutama Jakarta Utara, pesan saya jangan lengah dan tetap operasi pemberantasan narkotika dengan sigap," ucap dia.

Ia mendorong BNN untuk terus menggiatkan operasi penindakan di berbagai kawasan yang masuk dalam zona rawan peredaran gelap.

"Apresiasi besar buat BNN yang sering-sering melakukan penindakan pemberatasan peredaran narkotika di Indonesia, terutama di Jakarta Utara, ini bentuk komitmen negara untuk meminimalisir peredaran narkotika yang bisa merusak generasi bangsa. BNN jangan setop sampai di sini teruskan penindakan seperti ini," tutur dia.

Sahroni juga menambahkan bahwa status rawan peredaran narkoba di Jakarta Utara harus direspons dengan operasi pencegahan dan penindakan yang rutin.

"Ini harus jadi perhatian khusus bagi aparat penegakan hukum, sesering mungkin lakukan operasi pencegahan, juga penindakan, di semua catatan warna merah," tutur dia.

Selain operasi di Jakarta Utara, BNN memusnahkan sekitar 30.000 batang pohon ganja siap panen seluas 12 hektare di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada 15-16 Agustus 2026.

Pemusnahan di Dusun Alue Jring, Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang tersebut dipimpin oleh Kepala BNNP Aceh Brigjen Dedy Tabrani dengan melibatkan 35 personel gabungan.

Kepala BNN Komjen Suyudi memberikan keterangan mengenai jumlah personel serta kondisi medan operasi pemusnahan di area berketinggian 1.800 MDPL tersebut.

"Pemusnahan ladang ganja seluas ± 12 (dua belas) hektar berada di ketinggian 1.800 MDPL tersebut melibatkan 35 personel gabungan," kata Kepala BNN Komjen Suyudi dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Pohon ganja yang dimusnahkan diketahui memiliki tinggi antara 1,5 hingga 3,5 meter dengan usia tanam sekitar empat bulan.

"Personel gabungan berhasil melakukan pemusnahan terhadap ± 30.000 batang pohon ganja yang memiliki ketinggian 1,5 sampai 3,5 meter dengan jarak tanam 80 cm. Pohon Ganja yang dimusnahkan juga telah berumur ± 4 bulan," tutur Suyudi.

Suyudi menegaskan bahwa operasi penindakan ladang ganja di Aceh merupakan komitmen berkelanjutan dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

"Pemusnahan ladang Ganja ini merupakan bentuk nyata perang terhadap narkoba (War On Drugs) yang gelorakan oleh BNN RI serta dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke-81 Tahun 2026," tutur dia.

Pada saat yang sama, Fraksi Gerindra DPR RI mendorong percepatan pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan usulan koordinasi lintas fraksi dalam rapat koordinasi Satgas Galapana di NTT pada Minggu, 16 Agustus 2026.

"Prinsipnya kami sangat mendukung dan men-support penanganan bencana di Flores ini yang menimpa enam kabupaten tadi yang disampaikan Kepala BNPB. Jadi kami ingin mensinergikan pada seluruh mitra (pemerintah) khususnya kami, masing-masing mungkin fraksinya entar, pada setiap komisi yang terlibat dalam penanganan bencana agar senantiasa men-support bahkan kalau perlu dibuat satu aturan yang, misalnya pengalihan anggaran," kata Bambang dalam rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) bersama pemerintah di NTT, Minggu (16/8/2026) malam.

Bambang menekankan pentingnya komitmen antarpartai di DPR guna menyetujui penyesuaian anggaran kementerian dan lembaga dalam waktu singkat.

"Pengalihan anggaran itu biasanya kalau di K/L (Kementerian/Lembaga) kan harus ada persetujuan dari pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan DPR) ya, pimpinan komisi, mungkin nanti kami Gerindra, Golkar, PKB, sama-sama menginstruksikan kepada kader-kader yang ada di komisi agar mempercepat atau kalau perlu diadakan misalnya mitranya butuh percepatan persetujuan bisa dilakukan dalam tahap dan tempon yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu yang akan kita lakukan," katanya.

Bambang menambahkan bahwa momentum pemulihan pascabencana harus dimanfaatkan untuk merenovasi berbagai infrastruktur publik yang rusak di Kabupaten Manggarai.

"Kita berharap bencana yang menimpa saudara kita, di hari kemerdekaan yang ke-81 ini kita juga harus agak menahan diri prihatinlah dengan kondisi ini, kami berharap ini menjadi titik balik pembangunan di Kabupaten Manggarai dan kabupaten lain," kata Bambang.

Ia pun menyoroti kondisi perkantoran pemerintah daerah yang perlu perbaikan menyeluruh pascabencana.

"Terlebih tadi Pak Menko (Menko PMK Pratikno) juga sampaikan kantor Pak Bupati juga tidak layak lagi. Mungkin ini jadi satu PR bersama, tidak hanya membangun yang rusak, tapi yang sudah nggak layak mari kita perbaiki bersama buat reward-lah di tengah pengorbanan saudara kita akibat bencana beberapa hari lalu. Kami Fraksi Gerindra sangat mendukung," lanjutnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 21 kantong parkir berkapasitas 20.578 kendaraan untuk menunjang perayaan HUT ke-81 RI di sepanjang kawasan Monas hingga Dukuh Atas pada 17 Agustus 2026.

Rincian kapasitas parkir tersebut mencakup 12.295 satuan ruang parkir untuk mobil, 8.186 untuk sepeda motor, serta 97 untuk bus.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin memberikan konfirmasi mengenai ketersediaan fasilitas parkir tersebut.

"Terdapat 21 (dua puluh satu) titik lokasi parkir di sekitar Kawasan Monas sampai dengan Dukuh Atas untuk menunjang pelaksanaan rangkaian kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebanyak 20.578," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jajarta Budi Awaludin, Jumat (14/8/2026).

Lokasi parkir tersebar di sejumlah titik strategis seperti IRTI Monas, Gedung Sarinah, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Wisma 46.