Lonjakan Harga Solar Ancam Pembangunan Kompleks Gedung IKN

Konstruksi Ibu Kota Nusantara menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga minyak dan bahan baku imbas perang Amerika Serikat dan Iran, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Minggu (16/8/2026).

Kenaikan harga minyak hingga 37,41 persen memicu lonjakan harga solar industri dari Rp 12.500 menjadi sekitar Rp 20.000 per liter, bahkan sempat menyentuh Rp 30.000 per liter. Kondisi ini menekan para kontraktor di Kalimantan Timur.

Pejabat Pembuat Komitmen E.4 Otorita Ibu Kota Nusantara, Sony Alisa, membenarkan adanya kendala dari pihak penyedia material proyek.

"Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini yang sedang kita dengan pimpinan coba kita diskusikan," ungkap Sony kepada wartawan di area pembangunan kawasan lembaga yudikatif IKN, Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026).

Meski dihadapkan pada masalah biaya operasional, OIKN menargetkan pembangunan fisik kompleks yudikatif yang mencakup gedung MK, MA, KY, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan mencapai 40 persen pada akhir 2026.

"Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," jelasnya.

Selain progres fisik bulanan, ketahanan jangka panjang struktur bangunan perkantoran tersebut turut menjadi perhatian OIKN.

"Ini kalau dari standar gedung itu, ya 20 tahunan ya. 20 tahun atau 50 tahun kalau dari itunya. Berarti nanti butuh, kalau bangunan ini soalnya kalau nggak ditempati itu kan rusak ya, itu harus ditempati, dirawat, itu bisa lama," jelasnya.

Proyek gedung MA tercatat senilai Rp 1,4 triliun dengan progres 12,5 persen, sementara paket MK, KY, dan Masjid senilai Rp 1,65 triliun mencapai 12,41 persen. Keseluruhan area yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027.

Sementara itu, kawasan legislatif yang meliputi gedung DPR, MPR, DPD, serta fasilitas pendukung dengan total kontrak Rp 8,24 triliun juga terus berjalan.

PPK-E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, memaparkan nilai total investasi untuk kawasan legislatif.

"Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp 8,24 triliun," ungkapnya kepada wartawan di kawasan proyek pembangunan legislatif.

Rincian nilai kontrak meliputi Gedung Sidang Paripurna Rp 1,24 triliun (progres 12,147%), DPR 1 Rp 1,84 triliun (11,029%), DPR 2 Rp 1,96 triliun (9,927%), DPD Rp 1,48 triliun (9,404%), serta MPR Rp 1,70 triliun (10,559%).

"Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. InsyaAllah 23 Desember 2027 sudah selesai," pungkasnya.