Pemerintah Tetapkan Jakarta dan Bali Jadi Lokasi Pusat Finansial

Pemerintah menetapkan Jakarta sebagai lokasi sementara Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebelum nantinya dikembangkan ke Bali, seperti dilansir dari Detik Finance pada Minggu (16/8/2026). Langkah tersebut diambil untuk memastikan kelembagaan investasi baru ini dapat segera beroperasi penuh.

Pemilihan Jakarta didasari pertimbangan efisiensi waktu operasional agar lembaga finansial tersebut dapat memanfaatkan momentum ekonomi saat ini. Di sisi lain, persiapan lokasi di Bali membutuhkan waktu tambahan untuk pembangunan infrastruktur fisik secara menyeluruh.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan pertimbangan utama penetapan titik awal lembaga tersebut.

"Lokasinya untuk awal ini memang di Jakarta dulu, kenapa? Karena Bapak Presiden ingin ini semua langsung kerja, ada momentumnya ya," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Meskipun memerlukan proses pembangunan sarana fisik, Bali tetap dipilih karena memiliki daya tarik yang sangat kuat di mata para investor mancanegara. Keberadaan PFII di Pulau Dewata diproyeksikan tidak hanya mendorong arus modal masuk, tetapi juga memperkuat daya beli di sektor pariwisata.

"Kalau di Bali mereka bilang, ini eh ada plus-nya. Jadi begitu kerja, mereka juga bisa, meningkatkan pariwisata di Bali karena mepunyai spending power yang cukup besar, kan, rata-rata gitu," jelas Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Pemerintah juga telah menyiapkan area khusus di Jakarta yang diatur melalui regulasi zona tertentu. Informasi mengenai penetapan wilayah ini sebelumnya telah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di DPR.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan rincian terkait kepastian lokasi di wilayah ibu kota.

"Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya yang menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri karena itu sebuah zona yang memang diatur khusus," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.