Gempa NTT Timbulkan 53 Korban Jiwa dan Ribuan Mengungsi

Sebanyak 53 orang dilaporkan meninggal dunia dan ribuan warga terpaksa mengungsi akibat gempa bumi kuat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026). Dampak kerusakan bangunan hingga jatuhnya korban jiwa tersebut meluas di beberapa kabupaten, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat wilayah Manggarai dan Manggarai Timur menjadi daerah dengan angka kematian terbanyak. Selain korban jiwa, tercatat sebanyak 135 warga mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan medis.

"Total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian, Kabupaten Manggarai Barat, satu jiwa. Kabupaten Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai: 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sikka 4 jiwa, Ende 2 jiwa," ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari.

Kerusakan infrastruktur tercatat mencakup 914 rumah rusak berat, 126 rusak sedang, serta 317 rusak ringan. Bencana ini turut merusak 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintah, dengan jumlah pengungsi melebihi 5.000 jiwa.

Merespons besarnya dampak bencana, penetapan status tanggap darurat selama 14 hari resmi diberlakukan mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Langkah hukum penanganan ini disahkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2026.

"Penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antarpihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia," kata Gubernur NTT, Melki Laka Lena.

Alokasi sumber daya difokuskan pada proses evakuasi, penyediaan posko pengungsian, pemenuhan logistik, hingga perbaikan akses transportasi. Di tengah upaya penanganan, aktivitas gempa susulan berkekuatan M 5,7 kembali memicu guncangan di kawasan Ruteng, Manggarai, pada Minggu (16/8/2026) siang.

Bantuan logistik sebanyak 50 ribu paket dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto menuju Maumere guna mencukupi kebutuhan dasar warga terdampak. Penanganan di lapangan turut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara.

"Pemerintah terus bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan dan kebutuhan dasar yang diperlukan," kata Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini tim gabungan bersama BPBD masih menyisir area bencana untuk melakukan pendataan ulang dan verifikasi tingkat kerusakan bangunan.