Pemerintah Rancang Pembatasan Pembelian Pertalite untuk Kelompok Desil Tinggi

Pemerintah sedang merancang pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan 10, yaitu 20 persen kelompok ekonomi tertinggi di Indonesia, guna memastikan subsidi tepat sasaran, dilansir dari beberapa sumber pada Agustus 2026.

Rencana ini menargetkan agar masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi tidak lagi dapat membeli Pertalite bersubsidi dan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.

Penentuan desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi keluarga, seperti kondisi rumah, daya listrik, kepemilikan aset, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan, bukan hanya pendapatan bulanan semata.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk mengamati dampaknya terhadap ekonomi. Ia menyebutkan, "Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau misalnya di desil 10 saya setop enggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampak ke ekonomi. Jadi kita akan bertahap."

Purbaya juga menegaskan bahwa pembatasan ini berbeda dengan pengurangan subsidi BBM yang disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia. "Bukan pembatasan [Pertalite] ya. Yang Desil 10, orang-orang kaya itu enggak berhak beli [Pertalite] itu ya," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersama Purbaya Yudhi Sadewa sepakat untuk membatasi subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat kaya tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam pidatonya bahwa pengurangan subsidi BBM adalah bagian dari upaya pengelolaan anggaran yang efisien, diiringi dengan peluncuran ekosistem motor listrik nasional. Ia mengatakan, "Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional."

Peluncuran ekosistem motor listrik tersebut bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar impor sekaligus mengembangkan industri motor listrik dalam negeri dengan memberikan insentif untuk produksi satu juta motor listrik.

Untuk masyarakat yang ingin mengetahui posisi desil keluarganya, pengecekan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau situs resmi Kementerian Sosial, seperti aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memasukkan NIK KTP untuk melihat status penerima bantuan sosial dan kelompok desil keluarganya tanpa perlu membuat akun.

Desil 1 hingga 10 menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari yang sangat miskin sampai paling sejahtera. Kelompok desil 9 dan 10 adalah mereka yang dianggap mapan secara finansial dan tidak berhak menerima bantuan sosial.