Komdigi Pulihkan 86 Persen BTS Terdampak Gempa NTT

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat pemulihan infrastruktur telekomunikasi pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai 86,02 persen hingga Minggu (16/8/2026) pukul 18.00 WIB, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di tengah situasi seperti ini, kami menyadari bahwa layanan telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi dengan keluarga, serta mendukung koordinasi penanganan bencana," kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Dari total 794 BTS yang tersebar di 11 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 683 unit dilaporkan sudah kembali beroperasi secara normal. Sementara itu, 111 unit sisanya masih menjalani penanganan teknis intensif, dengan tiga wilayah telah pulih total yaitu Alor, Lembata, dan Timor Tengah Utara.

"Sejak terjadinya gempa, Komdigi bersama penyelenggara telekomunikasi terus mengawal pemulihan jaringan di wilayah terdampak. Hingga saat ini, dari 794 site/BTS yang terdampak, sebanyak 683 site/BTS atau 86,02 persen telah kembali beroperasi," jelas Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Gangguan pasokan daya listrik menjadi faktor dominan pemutusan jaringan pada 701 BTS, sedangkan kendala transmisi melanda 93 titik lainnya.

"Pemulihan ini terus kami kawal sampai seluruh layanan di wilayah terdampak dapat kembali normal. Kami juga memastikan upaya pemulihan dilakukan secepat mungkin, terutama di wilayah yang masih mengalami gangguan," lanjut Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Upaya percepatan kini dipusatkan oleh Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) bekerja sama dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR), pemerintah daerah, dan penyedia layanan seluler.

"Pemulihan dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi, baik untuk gangguan pasokan daya maupun jaringan transmisi. Kami terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi dan pihak terkait agar site yang masih terdampak dapat segera kembali beroperasi," terang Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Pemerintah menargetkan seluruh sarana komunikasi di area bencana dapat berfungsi penuh guna menunjang akses informasi darurat dan koordinasi bantuan medis maupun logistik bagi warga terdampak.

"Kehadiran jaringan komunikasi di tengah bencana bukan sekadar soal konektivitas. Layanan komunikasi dibutuhkan untuk memastikan masyarakat tetap dapat terhubung, memperoleh informasi, mengakses layanan darurat, dan mendukung koordinasi bantuan. Karena itu, pemulihan jaringan menjadi bagian penting dari upaya penanganan dan pemulihan pascabencana," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Warga diimbau tetap memprioritaskan keselamatan pribadi serta terus memantau arahan resmi dari BMKG dan instansi penanganan bencana setempat.