DPR Minta Percepatan Hunian Tetap Korban Gempa NTT

Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI meninjau lokasi bencana gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (16/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, DPR mendesak pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatensi pemenuhan penanganan sekitar 4.000 pengungsi di posko penampungan. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Wamensos Agus Jabo, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

"Nah, tapi ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari. Tadi memang sudah ada dapur umum. Nah ini ini penting juga karena semua kebutuhan dasar mereka ini kan harus terpenuhi sampai mereka nanti bisa dipastikan lebih cepat kembali ke hunian mereka masing-masing, kan lebih cepat lebih baik," kata Saan.

Guna mempercepat proses perpindahan warga dari tempat penampungan sementara, pendataan kerusakan bangunan rumah disuarakan agar segera diselesaikan oleh jajaran pemerintah pusat maupun daerah.

"Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 (pengungsi) ini kan pelan-pelan bisa berkurang," kata Saan.

Kepastian mengenai durasi warga bertahan di tempat penampungan juga menjadi poin krusial yang disinggung dalam koordinasi lintas lembaga tersebut.

"Sehingga kita harus udah punya tanggap waktu sampai kapan mereka bener-bener memang bisa kembali semuanya ke rumahnya masing-masing. Nah ini ini penting menurut saya. Tapi selama di pengungsian itu, itu yang harus kita pastikan kebutuhan dasarnya itu semua terpenuhi," kata Saan.

Satgas Galapana DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mengawasi serta mendukung kebijakan anggaran pemulihan wilayah bencana, setelah sebelumnya mengawal penanganan pascabencana di Sumatera akhir tahun lalu.