Blokade Selat Hormuz Picu Penundaan Gaji Pegawai Negeri di Irak

Aksi blokade Selat Hormuz oleh Iran sejak akhir Februari 2026 memicu krisis keuangan parah di Irak yang berdampak pada penundaan pembayaran gaji jutaan pegawai negeri sipil dan pensiunan di seluruh negeri.

Sektor publik Irak menggantungkan pendapatannya pada penjualan minyak mentah yang menyumbang 85 hingga 90 persen dari total anggaran nasional. Penutupan alur pelayaran utama tersebut melumpuhkan pengiriman minyak hingga 97 persen pada Mei 2026, sehingga pendapatan bulanan negara terperosok ke kisaran 2 miliar hingga 2,3 miliar dolar AS. Padahal, otoritas Baghdad memerlukan dana rutin sebesar 6,5 miliar hingga 8,2 miliar dolar AS setiap bulan guna membiayai gaji pegawai, pensiun, serta bantuan sosial.

Ketidakpastian finansial ini merembet langsung ke tingkat warga. Keterlambatan pencairan honor yang mencapai lebih dari sepuluh hari memicu kekhawatiran mendalam di kalangan tenaga kerja publik di Mosul.

"Keterlambatan ini sangat berdampak bagi kami," ujar Mahmoud Waleed, guru berusia 38 tahun yang bekerja di bawah Kementerian Pendidikan Irak kepada DW.

"Seperti kebanyakan orang, kami juga punya kewajiban keuangan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang kami semakin yakin harus mengurangi pengeluaran dan menyisihkan uang untuk keadaan darurat, setidaknya sampai situasinya kembali normal. Kondisi ini membuat kami cemas dan takut," kata Mahmoud Waleed.

Krisis kas darurat tersebut turut melumpuhkan pelayanan di sektor kesehatan kota Mosul. Penundaan pembayaran hak staf medis memunculkan desakan kepastian atas arus kas kementerian.

"Masa depan terasa semakin tidak pasti," kata Ahmed, seorang dokter di Mosul yang meminta identitas lengkapnya dirahasiakan kepada DW.

"Bulan ini, gaji kami terlambat lebih dari 10 hari. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa negara sedang mengalami kekurangan arus kas sehingga pembayaran gaji ikut tertunda. Tapi kami tidak tahu sampai kapan keterlambatan berikutnya akan terjadi," ujar Ahmed.

Guna meredam kepanikan atas rumor pembayaran gaji setiap 45 hari, pemerintah Irak menegaskan masih mengantongi cadangan devisa sebesar 83 miliar dolar AS serta simpanan emas yang cukup untuk memenuhi pembayaran gaji hingga 11 bulan mendatang. Kendati demikian, laporan analisis Oxford Economics memproyeksikan aktivitas pelayaran kapal di Selat Hormuz tidak akan pulih total dan berada di bawah batas normal hingga setidaknya tahun 2028.

"Hingga setidaknya 2028, volume lalu lintas diperkirakan akan terus berfluktuasi seiring mereda dan meningkatnya ketegangan. Namun, secara rata-rata tetap akan berada jauh di bawah tingkat sebelum konflik," kata Ben May, Direktur Riset Makro Global Oxford Economics.

Ketergantungan struktural anggaran nasional terhadap komoditas tunggal ini dinilai pakar sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

"Seluruh perekonomian Irak kini pada dasarnya bergantung pada pendapatan minyak," tulis Ali Al-Rawi, ekonom Irak dalam analisisnya untuk lembaga Al Bayan Center.

Potensi ketegangan sosial yang dipicu keterlambatan gaji diprediksi dapat meluas apabila tidak disertai dengan perbaikan fasilitas umum publik.

"Jika keterlambatan gaji terus berlanjut, saya memperkirakan akan muncul lebih banyak demo. Namun pada tahap awal, aksi tersebut kemungkinan masih bersifat sektoral dan belum berkembang menjadi gerakan nasional seperti demonstrasi Tishreen," ujar Hayder al-Shakeri, peneliti di lembaga kajian Chatham House kepada DW.

"Jika keterlambatan gaji disertai pemadaman listrik, inflasi, dan penurunan kualitas layanan publik dalam jangka panjang, berbagai aksi protes yang terpisah itu bisa saling terhubung," kata Hayder al-Shakeri.

"Pada titik itu, stabilitas Irak yang selama ini terjaga akan menghadapi ujian yang jauh lebih serius," lanjut Hayder al-Shakeri.

"Krisis fiskal sebelumnya juga telah mendorong pemerintah Irak melakukan reformasi," kata Hayder al-Shakeri dari Chatham House.

"Ketika pendapatan minyak turun, pemerintah cenderung lebih terbuka membahas pemberantasan korupsi, meningkatkan pendapatan dari sektor nonminyak, dan mendukung sektor swasta. Namun," tutur Hayder al-Shakeri.

Sebagai penanganan jangka pendek, Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi mengupayakan jalur ekspor minyak alternatif melalui saluran pipa Turki, armada truk ke Suriah, pengaktifan kembali jalur pipa Irak-Lebanon, serta meminta izin kelonggaran khusus dari pemerintah Iran.