Pemerintah Tetapkan Jakarta dan Bali Jadi Lokasi PFII

Pemerintah Indonesia menetapkan Jakarta dan Bali sebagai lokasi pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Kebijakan ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian pengantar RUU APBN TA 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pengembangan lembaga finansial tersebut diawali di Jakarta agar dapat segera beroperasi tanpa harus menunggu penyelesaian pembangunan fisik. Sementara itu, Bali disiapkan untuk tahap berikutnya guna menarik minat para investor global dan pengelola kekayaan keluarga atau family office.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani membeberkan pertimbangan pemilihan dua lokasi tersebut saat ditemui di Kantor DJP Jakarta, Minggu (16/8/2026). Ia menjelaskan bahwa operasional di Jakarta memanfaatkan momentum yang ada sesuai arahan Presiden.

"Lokasinya untuk awal ini memang di Jakarta dulu, kenapa? Karena Bapak Presiden ingin ini semua langsung kerja, ada momentumnya ya," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Selain mempersiapkan ekosistem di ibu kota, pemerintah juga memproyeksikan Bali sebagai pusat kegiatan investasi mendatang. Menurut Rosan, investor dunia menilai Bali memiliki daya tarik khusus yang bisa disinergikan dengan pemulihan ekonomi kawasan.

"Kalau di Bali mereka bilang, ini eh ada plus-nya. Jadi begitu kerja, mereka juga bisa, meningkatkan pariwisata di Bali karena mereka mempunyai spending power yang cukup besar, kan, rata-rata gitu," kata Rosan Roeslani.

Rencana pembentukan wadah investasi ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pembentukannya digodok bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan standar internasional.

Pemerintah mencatat minat dari para pelaku usaha kawasan Asia tergolong tinggi. Dalam pertemuan penjajakan di Nusa Dua, Bali, jumlah peserta yang hadir melebihi target awal panitia penyelenggara.

"Kita undang ada 70 untuk Asia tapi yang datang sampai 110 dan response-nya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebetulnya sangat positif," kata Rosan Roeslani.

Meskipun sambutan awal dinilai positif, para calon investor tetap menekankan pentingnya kepastian tata kelola lembaga. Kejelasan kerangka kerja menjadi syarat utama sebelum komitmen investasi direalisasikan.

"Tentunya mereka juga ingin melihat bahwa structure dari format dari PIFII ini benar-benar structure yang sesuai dengan standar dunia," kata Rosan Roeslani.

Penjajakan sejauh ini baru mencakup pelaku pasar keuangan dari negara-negara Asia. Pemerintah berencana memperluas jangkauan sosialisasi ke wilayah lain yang memiliki potensi pendanaan besar.

"Kemarin yang kita temuin itu baru investor atau family office dari Asia dulu," kata Rosan Roeslani.

Target penjajakan berikutnya menyasar investor potensial dari kawasan Eropa serta Timur Tengah, khususnya pusat keuangan Dubai. Sebagian besar investor diperkirakan masuk melalui skema penempatan dana family office.

"Karena kemarin yang kita temui itu baru investor atau family office yang dari Asia dulu. Belum yang Eropa, belum yang dari Timur Tengah, yang ada memang yang sebenarnya potensi yang besar tuh yang banyak yang dari Dubai ini," ujar Rosan Roeslani.

Selain penarikan modal, Rosan yang juga menjabat CEO Danantara Indonesia memaparkan peran lembaganya dalam mendukung infrastruktur kawasan. Pihaknya bertindak sebagai pengembang fisik sarana pendukung.

"Kalau Danantara ini kita sebetulnya hanyalah sebagai pembangun untuk infrastrukturnya, gedung, dan sarana infrastruktur lainnya," kata Rosan Roeslani.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan menggelar sosialisasi secara berkala untuk mengenalkan PFII ke pasar global.

"Dan oleh sebab itu kita akan melakukan sosialisasi secara berkala dan juga secara terus-menerus," ujar Rosan Roeslani.

Di samping perkembangan PFII, Rosan merinci pengelolaan komoditas melalui DSI yang saat ini mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Pengawasan komoditas tersebut akan diperluas hingga mencakup seluruh pelabuhan di Indonesia.

"Nantinya pasti ada (komoditas lain). Ya kan sekarang ini baru tiga dulu, karena yang tiga itu adalah yang terutama yang paling besar," kata Rosan Roeslani.

Di sisi lain, batas wilayah kawasan khusus di Jakarta masih dirahasiakan oleh pemerintah. Kepastian lokasi persis PFII di Jakarta akan diumumkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang.

"Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya yang menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri karena itu sebuah zona yang memang diatur khusus," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Keputusan penetapan lokasi sementara PFII di Jakarta dilanjutkan pengembangan ke Bali pertama kali disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat membacakan nota keuangan APBN.

"Hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri," kata Presiden Prabowo Subianto.