Ekonom Soroti Ketimpangan Kesejahteraan Menjelang HUT Ke-81 RI

Institute for Development of Economics and Finance merilis analisis terkait tantangan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Ekonom INDEF Didik J Rachbini menjelaskan bahwa pencapaian kesejahteraan umum di tanah air masih jauh dari kata adil dan setara jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.

"Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain," ungkap Didik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026).

Didik memaparkan perjalanan panjang pemulihan ekonomi nasional sejak krisis 1998, mulai dari langkah penanganan era Presiden B.J. Habibie hingga penguatan ekonomi di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri yang membawa Indonesia masuk ke kelompok G-20.

"Di balik kemajuan tersebut, Indonesia ternyata masih belum setera dengan negara lain yang berkembang bersama dalam 4-5 dekade terakhir ini," jelasnya.

Data studi LPEM FEB UI mencatat penurunan jumlah kelas menengah dari sekitar 60 juta orang pada 2018 menjadi 52 juta orang atau 18,8 persen dari total populasi pada 2023, di mana sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelompok tersebut.

"Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini," tegasnya.

Didik menambahkan, pergerakan pertumbuhan ekonomi yang berada di level moderat 5 persen cenderung ditopang oleh perkembangan kelompok atas, sehingga tabungan masyarakat kelas menengah bawah terus tergerus.

"Meskipun selama kemerdekaan ini cukup banyak kemajuan, namun Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi tidak ideal. Ketika kelas menengah turun dan ketika tabungan masyarakat tergerus, maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun; konsumsi barang tahan lama ditunda; investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi," ungkapnya.

Menurut Didik, kondisi ketidakpastian tersebut berpotensi menjadi sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik apabila pemerintah tidak segera merubah haluan kebijakan ekonomi nasional.

"Presiden Prabowo sepanjang saya dengar pidatonya berkali-kali Indonesia dikuasai konglomerasi dan kredit bank menjadi kasir pengusaha besar. Karena itu, struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat dimana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat," jelasnya.

Sebagai langkah percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen, peningkatan daya saing dan perluasan jaringan perdagangan luar negeri menjadi kunci utama agar tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam.

"Indonesia dalam hal ini, yaitu perdagangan luar negeri, sudah kalah jauh dengan Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mengajar pertumbuhan 6-7%," pungkasnya.

Di sisi lain, masyarakat menyambut Peringatan HUT ke-81 RI dengan pengibaran bendera Merdeka Putih di berbagai daerah, sementara pemerintah menyediakan kuota 8.100 peserta umum untuk menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pada Senin, 17 Agustus 2026.