Presiden Prabowo Ajukan Belanja Negara Rp4.097 Triliun pada RAPBN 2027

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merencanakan anggaran belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) tersebut meningkat dari alokasi APBN 2026 yang tercatat sebesar Rp3.842,7 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi belanja tersebut pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedelapan program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Untuk menopang belanja negara tersebut, pendapatan negara pada RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, naik dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan berada di angka 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun, menurun dari rencana pembiayaan APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.

Melalui kerangka anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027 dengan inflasi terjaga di tingkat 2,5 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen, pengangguran terbuka menjadi 4,30 sampai 4,87 persen, rasio Gini membaik ke rentang 0,362 hingga 0,367, dan Indeks Modal Manusia naik ke angka 0,575.

"Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk 2026," kata Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan rincian pada periode APBN sebelumnya.

Dalam pengalokasian sektor kesehatan pada periode anggaran berjalan 2026, pemerintah mencatat dukungan anggaran secara terperinci.

"Anggaran kesehatan 2026 dialokasikan Rp244 triliun," tutur Presiden Prabowo Subianto.

Selain sektor kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat dalam alokasi anggaran 2026.

"Alokasi anggaran untuk MBG 2026, kita alokasikan sebesar Rp335 triliun," ucap Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan pangan nasional turut mendapatkan porsi anggaran yang signifikan dalam APBN 2026.

"Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di 2026," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidato pembacaan RAPBN 2027, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan fasilitas pendidikan secara umum.

"Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik … Kemerdekaan belum selesai hanya karena Bendera Merah Putih telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat," kata Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan integrasi layanan kesehatan berbasis komunitas di tingkat desa melalui jaringan koperasi.

"Rencana kita juga di setiap gerai Koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh," ucap Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menekankan pentingnya efektivitas dan tingkat akuntabilitas dari setiap pengeluaran anggaran yang dirancang.

"Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menggarisbawahi fungsi utama pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga negara.

"Tugas pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman bahaya, kemiskinan, pemutusan hubungan kerja dan berbagai ancaman lainnya," tutur Presiden Prabowo Subianto.

Rancangan anggaran ini mendapat tanggapan dari jajaran pemerintah daerah dan wakil rakyat. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang menyaksikan pidato secara langsung dari Kantor DPRD Sumut mengapresiasi arah kebijakan fiskal nasional tersebut karena dinilai sejalan dengan komitmen pelayanan di daerah.

Dukungan juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji. Sarmuji menilai penyampaian RAPBN 2027 memberikan arah pembangunan yang jelas dan mengapresiasi efisiensi pengadaan barang, seperti penurunan harga Layar Pintar Interaktif (IFP) dari Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit.

"Pidato Presiden memberi arah yang jelas ke mana Indonesia akan menuju. Presiden meyakinkan kita bahwa setiap langkah pembangunan yang dirancang dalam RAPBN 2027 ini adalah langkah nyata yang mendekatkan bangsa kita pada cita-cita kemerdekaan," kata M. Sarmuji, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Sarmuji menggarisbawahi pentingnya pembenahan tata kelola pengadaan barang demi efisiensi tanpa mengurangi manfaat publik.

"Ini contoh nyata bagaimana efisiensi bisa dilakukan bukan dengan memotong manfaat untuk rakyat, tapi dengan membenahi cara kerja pemerintah. Presiden tidak hanya bicara soal apa yang ingin dicapai, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya," ujar M. Sarmuji.

Terkait sektor pendidikan, Sarmuji menilai program Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda merupakan instrumen penting dalam mendorong mobilitas sosial masyarakat tidak mampu.

"Hanya dengan pendidikan sebuah bangsa bisa mengalami lompatan. Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda menunjukkan negara hadir memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap punya jalan meraih pendidikan terbaik, bahkan hingga ke perguruan tinggi dunia," tutur M. Sarmuji.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mendukung penuh rencana pembentukan bursa komoditas strategis guna memperkuat penentuan harga secara mandiri di dalam negeri.

"Kita harus membangun bursa komoditas agar Indonesia bisa menentukan sendiri harga komoditas andalannya. Selama ini kita menjadi produsen besar dunia untuk berbagai komoditas strategis, tetapi harganya justru ditentukan di luar negeri," jelas M. Sarmuji.

Sarmuji menambahkan bahwa keberadaan bursa komoditas nasional akan berdampak langsung pada penerimaan negara.

"Dengan bursa komoditas, kita bisa menciptakan nilai tambah, menjaga kestabilan harga, dan pada akhirnya berimplikasi langsung pada pendapatan negara dan kemakmuran rakyat," kata M. Sarmuji.