Iran dan Oman Sepakati Rute Pelayaran Selat Hormuz

Iran dan Oman resmi menyepakati peta rute pelayaran di Selat Hormuz setelah menjalani perundingan teknis selama tiga pekan. Kesepakatan pada Sabtu (15/8/2026) ini dicapai di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mencaplok jalur perairan strategis tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menjelaskan bahwa negosiasi intensif telah berlangsung selama tiga bulan sejak penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Juni 2026. Menurut laporan Defa Press, koordinasi ini dipimpin Kementerian Luar Negeri Iran bersama otoritas pertahanan, keamanan, dan lingkungan.

"Terlepas dari hambatan Amerika Serikat, pembicaraan telah mencapai kemajuan positif selama tiga pekan terakhir dan kesepakatan telah dicapai mengenai peta rute pelayaran," kata Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Baghaei menambahkan bahwa pemulihan penuh keamanan pelayaran tetap bergantung pada penghentian tindakan militer serta pemblokiran laut oleh Amerika Serikat.

"Pertukaran antara kedua negara akan terus berlanjut hingga proses tersebut selesai," ujar Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Langkah diplomasi ini mengemuka setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan niatnya untuk menguasai jalur perdagangan energi dunia tersebut saat berbicara di New York pada Jumat (14/8/2026). Trump mengklaim akan menjadikan perairan internasional itu sebagai bagian dari wilayah negaranya.

"Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Trump juga menegaskan bahwa tindakan pemblokiran terhadap kapal-kapal yang melintas akan terus diberlakukan oleh armada militernya.

"tidak ada kapal yang bisa melintasi kecuali jika kita mengizinkannya," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Selain itu, Trump meminta masyarakat domestik untuk mewajarkan potensi kenaikan harga bahan bakar minyak akibat konflik yang berlarut-larut ini.

"sedikit lebih mahal untuk bensin," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Pemerintah Iran merespons keras klaim tersebut dan menegaskan tidak akan membuka akses pelayaran sebelum AS menghentikan intervensi. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyampaikan penegasannya melalui media sosial X.

"Selat ini hanya akan dibuka dan ditutup berdasarkan perintah Iran. Selama Anda tidak menerima kenyataan kekalahan dan berhenti larut dalam khayalan, Iran akan terus memberlakukan blokade," kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Gharibabadi menekankan bahwa kedaulatan Iran atas wilayah perairan tersebut tidak dapat digoyahkan oleh retorika politik AS.

"Selat Hormuz tidak dapat direbut melalui sebuah cuitan atau kapal induk, dengan mengeluarkan perintah atau dengan menyampaikan pidato kampanye pemilu," kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Ketegangan ini berdampak langsung pada diplomasi kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengonfirmasi kepada Shahrara News bahwa belum ada keputusan untuk membuka kembali meja perundingan dengan Washington.

"Kami sebenarnya tidak memiliki gencatan senjata sejak awal yang sekarang ingin kami perpanjang," kata Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Araqchi menilai situasi konflik saat ini telah memasuki babak baru pasca-runtuhnya kesepakatan sementara pada Juni lalu.

"Kami memiliki 'akhir perang', dan sekarang ada situasi baru," kata Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Pihak militer Iran turut menolak klaim penguasaan wilayah oleh Washington. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Ibrahim Zolfaqari menegaskan pengawasan penuh atas jalur laut tersebut.

"Tidak ada satu pun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan pengawasan Iran," kata Ibrahim Zolfaqari, Juru Bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya.

Pakar Hubungan Internasional President University Teuku Rezasyah menilai klaim Amerika Serikat justru mencerminkan tekanan politik internal yang dialami pemerintahannya.

"Klaim Amerika Serikat sebagai pengendali Selat Hormuz dibuat saat posisi AS sudah berada pada posisi babak belur di dalam dan luar negeri. Hal ini sangat menyakitkan bagi Presiden Trump dan Partai Republik, dan industri pertahanan AS," kata Teuku Rezasyah, Pakar Hubungan Internasional President University.

Rezasyah menambahkan bahwa strategi retorika tersebut berkaitan dengan kepentingan pemilu mendatang serta upaya menjaga kepercayaan negara sekutu.

"Klaim ini juga dibuat untuk meyakinkan seluruh sekutunya di dunia, jika AS masih mampu memimpin secara politik, moral, diplomatik, dan militer. Walaupun dalam kenyatannya, perang melawan Iran yang berkelanjutan ini menunjukkan perencanaan perang yang gagal total," kata Teuku Rezasyah, Pakar Hubungan Internasional President University.

Ia memprediksi eskalasi militer berpotensi meningkat karena Teheran menganggap klaim AS sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatannya.

"Diperkirakan, perang akan berlanjut kembali. Di mana Iran sudah sangat percaya diri dan akan menggunakan perangkat perangnya yang paling mutakhir," kata Teuku Rezasyah, Pakar Hubungan Internasional President University.

Rezasyah menduga Teheran akan mendorong negara-negara kawasan Teluk untuk menentukan sikap politik mereka terkait kehadiran militer AS.

"Ke depannya Iran akan memaklumkan keberaniannya untuk memerangi kekuatan manapun yang langsung maupun tidak langsung mendukung AS dan Israel," kata Teuku Rezasyah, Pakar Hubungan Internasional President University.

Dampak ekonomi akibat blokade laut mulai dirasakan oleh domestik Iran. Presiden Masoud Pezeshkian dalam siaran televisi pemerintah mengonfirmasi bahwa lonjakan inflasi terjadi akibat pembatasan pelabuhan dan sanksi ekspor minyak oleh AS. Data analisis Kpler mencatat lalu lintas harian Selat Hormuz anjlok drastis dari rata-rata 130 kapal per hari menjadi hanya dua kapal pada Jumat.