Gubernur DKI Minta Pendampingan KPK di Proyek Berisiko Cegah Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta seluruh jajaran Pemprov DKI untuk menggandeng KPK dalam setiap proyek yang berisiko guna mencegah korupsi dan menjaga integritas, dilansir dari Detikcom.

Permintaan itu disampaikannya saat acara fun walk bersama KPK di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026), yang diikuti sekitar 10.530 peserta dari KPK, ASN DKI, BUMD, dan masyarakat.

Pramono menjelaskan bahwa koordinasi Pemprov DKI dengan KPK sudah berjalan sangat baik selama ini. Ia menegaskan pentingnya pendampingan KPK pada kegiatan yang bernilai dan berisiko.

"Selama ini Pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," ujar Pramono.

Selain kampanye antikorupsi, Pemprov DKI juga memberikan pelayanan gratis seperti Dukcapil, Bappenda, dan cek kesehatan untuk warga.

Pramono menekankan bahwa pengawasan KPK sangat penting dalam pencegahan korupsi karena berkaitan dengan integritas birokrasi.

"Sehingga itulah yang ingin kami lakukan dalam acara kampanye bersama dengan KPK ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik, terutama bagi birokrasi yang ada di Balai Kota dan juga seluruh jajaran OPD. Dan kami tahu hal yang menjadi utama bersama KPK adalah menyangkut integritas," jelasnya.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan dukungan KPK terhadap program dan proyek Pemprov DKI untuk memastikan pembangunan berjalan baik dan bertanggung jawab.

"Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab," ujar Johanis.

Johanis menambahkan bahwa KPK akan terus mengawal pembangunan agar tidak disalahgunakan oleh pelaksana di lapangan sesuai harapan Gubernur.

"Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik," tambahnya.

Johanis juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI, karena dana yang digunakan bersumber dari rakyat.

"Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari Pemerintah DKI. Karena apa yang dipakai oleh Pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI," jelas Johanis.