Kemenhan Jelaskan Logo di Kapal Pesiar Haji Isam

Kementerian Pertahanan menegaskan status kepemilikan kapal pesiar J7 Explorer berlogo Kemenhan tetap milik swasta, yakni Jhonlin Marine Transport kepunyaan Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam, pada Sabtu (15/8/2026).

Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespons perbincangan publik di media sosial mengenai logo instansi pemerintah yang dipasang pada lambung kapal mewah berbobot 8.076 Gross Tonage (GT) sepanjang 120 meter itu.

Pemerintah mengerahkan kapal swasta tersebut guna menyokong operasi logistik dan percepatan program strategis nasional ketahanan pangan di sejumlah wilayah, termasuk Wanam di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, serta area Kalimantan dan Sumatera.

Pemasangan lambang instansi menjadi penanda resmi bahwa operasional armada bergerak penuh dalam pengawalan serta instruksi penugasan negara.

"Pemanfaatannya diarahkan penuh untuk menyokong kerja besar negara dalam mewujudkan swasembada pangan," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Pihak pemilik kapal menerangkan bahwa armada yang dirampungkan di Batam pada 2022 tersebut tidak difungsikan untuk plesiran, melainkan diubah menjadi pangkalan bergerak atau floating base camp. Penyesuaian peran dilakukan karena wilayah Papua Selatan terisolasi serta minim akses transportasi darat.

Kapal tersebut kini dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi, pemukiman sementara para ahli, serta pusat penyaluran logistik demi menyukseskan program cetak sawah skala besar pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Guna mengejar target proyek nasional di Merauke, ribuan unit alat berat beserta para tenaga profesional dari dalam dan luar negeri diterjunkan secara langsung ke lokasi proyek.

"Sekitar 2.000 ekskavator didatangkan dari China. Selain itu, tenaga ahli dari China, Jepang, dan Eropa juga dilibatkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan," ungkap Haji Isam.

Keterlibatan kapal penunjang logistik tersebut diharapkan mampu memperkuat persediaan pangan nasional sekaligus menciptakan peluang lapangan kerja baru bagi warga lokal di Papua.