Danantara Bentuk Anak Usaha Kelola Tunggal Ekspor Batu Bara dan CPO

Badan usaha milik negara Danantara Indonesia membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk memonopoli ekspor komoditas strategis nasional nasional guna mencegah pelarian devisa negara. Skema penunjukan entitas tunggal ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).

Langkah pengalihan hak ekspor komoditas mentah seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan mineral kepada badan usaha baru tersebut ditargetkan rampung seluruhnya sebelum tanggal pemberlakuan aturan. Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Pemerintah, mekanisme perdagangan terbaru ini akan resmi berlaku pada 31 Desember 2026.

Struktur kepemilikan saham dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia tercatat di bawah kendali PT Danantara Investment Management bersama dengan PT Danantara Mitra Sinergi melalui dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pembentukan badan komoditas ini mengadopsi sistem fasilitas pemasaran demi mengoptimalkan setoran pajak ke kas negara.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan penunjukan BUMN pengekspor tunggal ini sengaja diterapkan oleh pemerintah demi memberantas celah penipuan harga ekspor atau under invoicing serta praktik pemindahan harga oleh korporasi swasta.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ungkap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah optimistis pengetatan tata kelola komoditas alam ini dapat menaikkan posisi rasio pendapatan negara agar tidak tertinggal dari performa ekonomi negara-negara tetangga.

"Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.