Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2027 Maksimal 2,4 Persen dari PDB

Pembatasan defisit anggaran di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dicanangkan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Target pengelolaan fiskal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Di hadapan ratusan anggota legislatif dan pejabat negara, kepala negara mengumumkan komitmennya untuk terus memperkecil angka defisit anggaran negara.

"Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 (persen dari) PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," kata Presiden Prabowo Subianto.

Selain menetapkan batas atas defisit fiskal, rancangan pendapatan negara pada tahun 2027 juga dipatok pada kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.

Presiden Prabowo Subianto menambahkan bahwa alokasi belanja negara dirancang berada pada angka 13,62 persen sampai dengan 14,80 persen dari PDB demi menopang pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Melalui pidato tersebut, ia mengingatkan kembali esensi dasar dari penyusunan anggaran yang tidak sekadar menjadi catatan pembukuan keuangan, melainkan instrumen penting pergerakan bangsa.

"APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita," kata Presiden Prabowo Subianto.

Dilansir dari ANTARA, agenda pemaparan ini mencetak sejarah baru karena menjadi momen pertama kalinya seorang Presiden Republik Indonesia menyampaikan langsung pendahuluan RAPBN yang memuat KEM-PPKF di muka sidang paripurna DPR RI.

Sidang Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 itu dinyatakan memenuhi kuorum dan dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan kehadiran fisik sebanyak 451 anggota dewan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Selain mendengarkan pemaparan arah kebijakan fiskal pemerintah, rapat paripurna kali ini juga menjadwalkan pelaporan evaluasi program legislasi nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi serta pengambilan keputusan atas RUU inisiatif Komisi III mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.