Bappenas Dukung Program Vokasi dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas siap mendukung penyusunan cetak biru pendidikan vokasi dan penguatan sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kepastian tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Selasa (26/5/2026).

Sinergi ini bertujuan mengoptimalkan kompetensi tenaga kerja domestik demi mengisi peluang kerja formal di pasar global sekaligus mencegah praktik nonprosedural. Dilansir dari Detikcom, data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026 mencatat adanya 314.000 lebih peluang kerja di 10 negara penempatan utama, namun baru 24 persen yang berhasil terserap.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menjelaskan bahwa kesenjangan penyerapan tersebut menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan dan pelatihan di tanah air.

"Artinya, ada gap sebesar 76% yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan (demand) dari luar negeri sangat tinggi tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian (skill) maupun penguasaan bahasa. Sementara, suplai dari lulusan SMK maupun perguruan tinggi kita masih belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pasar kerja global tersebut," ujar Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Guna mengatasi persoalan itu, Kementerian P2MI telah menggandeng 12 kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan fasilitas vokasi, termasuk mendirikan Migrant Center di 12 perguruan tinggi. Pemerintah juga mengintegrasikan materi migrasi dan bahasa asing pada tingkat SMK/SMA, serta berkolaborasi dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat untuk jalur khusus masyarakat kurang mampu.

Selain penyiapan kapasitas fisik, kementerian terkait mengoptimalkan 23 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan ruang perlindungan di wilayah perbatasan seperti Nunukan, Batam, serta Pontianak demi menangani deportasi berkala dari Malaysia. Di sektor pemberdayaan ekonomi, program Desa Migran Emas telah menjangkau 669 desa untuk literasi keuangan hasil remitansi, yang disandingkan dengan pelatihan wirausaha bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan.

Mukhtarudin juga memaparkan pelaksanaan program Quick Win SMK Global berkonsep "Latih, Kompeten, dan Tempatkan" yang menyasar peningkatan keterampilan puluhan ribu peserta.

"Target awal tahun 2026 diproyeksikan mencapai 80 ribu peserta, di mana eksekusinya akan terus disesuaikan dengan kesiapan anggaran pemerintah," beber Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan apresiasi terhadap peta jalan komprehensif tersebut karena dinilai berada di jalur yang tepat dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"What yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah Duta Indonesia. Kita memang memiliki Duta Besar secara formal, tetapi siapapun warga negara kita yang ada di luar negeri, mereka adalah duta bangsa," pasar Rachmat, Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Rachmat menambahkan bahwa profil para pekerja migran di mancanegara akan langsung mencerminkan potret kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan di mata internasional.

"Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia," imbuh Rachmat, Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sebagai bentuk komitmen, Bappenas menyatakan kesiapan penuh menyokong penguatan ekosistem penempatan kerja dan perlindungan ini melalui fungsi perencanaan serta penganggaran nasional.

"Kami dari Bappenas, dalam rangka kerja sama yang lebih baik lagi, pada prinsipnya pasti akan membantu. Tugas kami di sini adalah mendukung penuh kementerian dan lembaga. Kami percaya bahwa perencanaan yang baik, jika dieksekusi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan dengan baik pula oleh seluruh masyarakat," pungkas Rachmat, Menteri PPN/Kepala Bappenas.