DPRD DKI Dukung Layanan Kapal TransJakarta ke Kepulauan Seribu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan perluasan jangkauan transportasi TransJakarta hingga wilayah Kepulauan Seribu menggunakan armada kapal berkonsep operasional rutin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan moda laut tersebut, Sabtu (15/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pengembangan moda penghubung daratan Jakarta dan kawasan kepulauan ini menjadi fokus perhatian utama pemerintah daerah. Layanan kapal penyeberangan ini diproyeksikan bakal berlayar secara terjadwal tanpa perlu menunggu kuota penumpang terpenuhi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan bahwa integrasi angkutan menuju Kepulauan Seribu memang menjadi prioritas kerja Pemprov DKI Jakarta saat ini.

"Memang terkait dengan transportasi dari darat ke Pulau Seribu menjadi salah satu concern kami Pemerintah DKI Jakarta, dan kami mendukung rencana tersebut," kata Baco dalam keterangan, Sabtu (15/8/2026).

Guna mencegah timbulnya kesalahpahaman publik, pihak legislatif meluruskan bahwa skema TransJakarta dalam proyek ini murni merujuk pada pola operasionalnya, bukan moda bus fisik.

"Artinya itu kapal muter-muter aja, intinya itu. Dia bolak-balik aja, ada penumpang atau nggak ada penumpang, dia bolak-balik aja, dia jalan aja terus," ujarnya.

Skema penjadwalan ini dibuat identik dengan bus TransJakarta di daratan yang tetap bergerak sesuai rute, baik saat kondisi padat maupun sepi. Pola operasional terjadwal diharapkan dapat memberikan kepastian transportasi bagi masyarakat kepulauan.

"Kayak TransJakarta kan, ada penumpang, nggak ada penumpang, sedikit penumpang, atau penuh kan dia muter aja terus," ungkapnya.

Baco mengimbau publik agar tidak mengartikan wacana ini secara harfiah sebagai bus darat yang melintas di wilayah perairan.

"Wacana Pak Gubernur adanya TransJakarta, namanya TransJakarta, bukan bus ya. Karena nanti masyarakat berpikirnya itu bus," lanjutnya.

Mengenai struktur pengelolaan, regulasi teknis masih dalam tahap pengkajian antara instansi terkait. DPRD DKI Jakarta membuka opsi operasional di bawah PT Transportasi Jakarta atau Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Pasti nanti akan kami cari regulasi yang paling baik, atau paling betul. Apakah di bawah PT TransJakarta atau di bawah Dishub," tuturnya.

Legislator tersebut kembali menekankan bahwa proyek infrastruktur ini berfokus pada penyediaan armada kapal laut, bukan pembuatan rute darat baru di atas air.

"Yang pasti bukan bus ke laut, bukan bus-nya dibuatin jembatan, tapi ini kapal yang muter kayak TransJakarta kira-kira gitu," imbuhnya.

Dukungan tersebut selaras dengan pilar kerja Bapera DKI Jakarta yang fokus mendukung program kerja strategis pemerintah DKI Jakarta. Organisasi masyarakat tersebut saat ini sedang memperkuat konsolidasi internal serta mendorong peran aktif kader dalam membantu penanganan bencana kebakaran di ibu kota.

"Harapannya akan ada kolaborasi simbiosis mutualisme antara Bapera DKI Jakarta dengan Pemerintah DKI Jakarta," pungkasnya.