Satgas PRR Minta Pemkab Solok Percepat Serapan Anggaran Rehabilitasi

Pemerintah Kabupaten Solok didorong untuk segera mempercepat daya serap alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp144 miliar guna mengakselerasi proses pemulihan pascabencana, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Sabtu (15/8/2026).

Rendahnya realisasi terlihat pada sektor pendidikan yang baru mencapai kisaran 6 hingga 7 persen, serta bidang infrastruktur yang tercatat baru menyerap 6,7 persen dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp88 miliar lebih.

Sektor kesehatan saat ini mencatatkan angka penyerapan tertinggi yaitu mencapai 91 persen dari total dana Rp6 miliar, yang disusul oleh sektor pemulihan ekonomi dengan realisasi sebesar 57 persen dari total alokasi Rp45 miliar.

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Wahyu Bintono Hari Bawono mengungkapkan bahwa kendala utama minimnya serapan di sektor fisik tersebut disebabkan belum rampungnya proses penyesuaian harga satuan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya cepat dirasakan warga," kata Wahyu Bintono Hari Bawono, Kepala Posko Nasional Satgas PRR.

Penegasan tersebut disampaikan Wahyu saat meninjau langsung progres perbaikan infrastruktur, penyediaan hunian tetap, hingga penguatan ketahanan pangan warga pada Kamis (13/8/2026).

Selain masalah anggaran, Satgas PRR memberi perhatian khusus terhadap rencana relokasi 259 keluarga terdampak bencana di Kabupaten Solok dengan mendorong penuntasan usulan 199 unit hunian baru ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta legalitas 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai.

Upaya penanganan sedimentasi di Sungai Sawah Nagari Junjung Sirih juga dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyediaan alat berat, sementara pemerintah daerah diwajibkan melakukan pembersihan sungai, normalisasi darurat, dan membangun jembatan transisi.

Sementara itu di Kota Solok, bencana banjir bandang dan longsor akhir 2025 lalu berdampak pada 2.978 keluarga serta merusak 14 kilometer jalan, 11 titik irigasi, 292 fasilitas UMKM, dan empat sistem air minum, yang kini ditindaklanjuti lewat tender proyek pengendalian banjir Batang Gawan dan Batang Lembang senilai Rp170 miliar.

Pemerintah bersama Satgas PRR juga menyiapkan skema pompanisasi darurat, bantuan bibit cadangan, serta pengadaan pompa air skala besar bersama Kementerian Pertanian untuk menyelamatkan 115 hektare lahan sawah terdampak akibat kerusakan tanggul dan tingginya sedimen.