Sidang Tahunan MPR 2026 Soroti Isu Pendidikan hingga Demokrasi Digital

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Forum kenegaraan tersebut membahas penguatan program pendidikan, penanganan stunting, hingga tantangan penyebaran hoaks di ruang digital.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dengan kehadiran 629 dari total 732 anggota MPR. Momen keakraban terlihat seusai sidang saat Presiden Prabowo menghampiri dan saling memberi hormat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah untuk memulai pengajaran bahasa asing sejak tingkat sekolah dasar. Bahasa yang diajarkan mencakup bahasa-bahasa yang dinilai penting dalam skala global.

"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. SD kelas 1 mereka meeka harus mulai bahasa asing; bahasa yang paling penting: bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, bahasa Spanyol, dan bahasa Prancis," ucap Prabowo.

Selain isu pendidikan, Kepala Negara menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam menekan angka tengkes atau stunting yang masih dialami anak-anak Indonesia. Ia menegaskan program gizi nasional akan terus dijalankan.

"Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting," kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa kondisi stunting mengganggu perkembangan sel tubuh anak sehingga perlu tindakan konkret secara konsisten.

"Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pandangannya terkait perkembangan teknologi digital yang memengaruhi dinamika politik nasional.

"Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda-beda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan budi dan bahasa yang baik," katanya.

Muzani mengingatkan agar ruang publik tidak dicemari oleh ucapan yang merusak nilai kemanusiaan dan persatuan.

"Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanam kebencian sesama anak bangsa," katanya.

Ia mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan etika politik yang konstruktif dan saling menghormati.

"Teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah. Berani mengkritik, tetapi tidak menghilangkan penghormatan terhadap sesama," katanya.

Sorotan lain datang dari penampilan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengenakan kebaya brokat hijau zaitun. Pengamat mode Lisa Fitria mengapresiasi busana tersebut sebagai bentuk diplomasi budaya.

"Ini menunjukkan bahwa kebaya sebenarnya sangat relevan untuk ruang-ruang profesional, politik, diplomasi maupun forum internasional. Jadi bagi saya sendiri penggunaan kebaya oleh perempuan, pemimpin memiliki pesan yang lebih besar daripada sekadar pilihan busana ya," kata Lisa dilansir dari ANTARA.

Lisa menambahkan bahwa pengolahan warisan budaya menjadi kunci utama tampilan modern dalam acara kenegaraan.

"Justru kekuatan fesyen Indonesia ada pada kemampuan mengolah warisan budaya menjadi sesuatu yang contemporary dan juga relevan," ucap Lisa.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara tradisi dan etika protokoler dalam forum resmi.

"Namun tentu makna tersebut lebih tepat dipahami sebagai interpretasi visual, bukan berarti kita dapat memastikan bahwa warna tersebut memang sengaja dipilih dengan pesan tersebut," kata dia.

Lisa menutup analisisnya dengan menyoroti bentuk siluet busana yang disesuaikan dengan konteks zaman.

"Yang menarik bagi saya bagaimana kebaya tersebut tidak tampil sebagai kostum tradisional semata. Siluetnya dibuat lebih mutakhir dan sesuai dengan karakter perempuan modern," kata Lisa.

Sidang kenegaraan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta sejumlah mantan wakil presiden seperti Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin.