MPR Apresiasi Komitmen Prabowo Dorong Ekonomi Karbon Nasional

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan ekonomi hijau dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Jakarta, Sabtu (15/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pernyataan Presiden Prabowo tersebut dinilai sebagai komitmen politik kuat untuk menempatkan ekonomi karbon sebagai bagian strategi pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus pilar baru penciptaan investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara melalui dekarbonisasi.

Dalam pidato resminya pada Sidang Tahunan DPR, MPR, dan DPD tersebut, Presiden menekankan langkah pemerintah dalam membangun ekosistem nilai ekonomi rendah karbon.

"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," kata Prabowo, Presiden RI.

Menanggapi hal tersebut, pihak MPR menganggap perhatian terhadap sektor ini sangat selaras dengan upaya mendorong dekarbonisasi sebagai potensi pertumbuhan baru.

"Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa yang selama ini saya dorong bahwa ekonomi karbon harus kita jadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia. Dekarbonisasi harus dilihat dalam cara pandang luas sebagai isu lingkungan sekaligus peluang untuk menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja dan sumber pertumbuhan ekonomi baru," ucap Eddy, Wakil Ketua MPR RI.

Eddy menambahkan bahwa keberadaan SRUK menjadi instrumen penting untuk memastikan keterlacakan dan integritas data seluruh unit karbon yang diperdagangkan.

"SRUK adalah fondasi kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia. Kalau kita ingin menarik investasi dan menjadikan karbon sebagai komoditas ekonomi yang kredibel, maka integritas data, transparansi, keterlacakan, dan standar internasional harus menjadi prinsip utama," tegas Eddy, Wakil Ketua MPR RI.

Penguatan sistem registri tersebut harus dibarengi kepastian regulasi serta koordinasi lintas lembaga agar berbagai proyek teknis yang telah siap dapat segera terintegrasi dan dimonetisasi secara nasional.

Indonesia dinilai memiliki modal modal besar melalui kekayaan hutan, lahan gambut, mangrove, potensi energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).

"Pesan Presiden hari ini harus kita tindak lanjuti dengan kerja konkret. Dengan potensi karbon yang besar maka nilai ekonominya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun pasar karbon yang kredibel, kompetitif dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia," tutur Eddy, Wakil Ketua MPR RI.