DPR dan Pemerintah Bahas RAPBN 2027 Mencapai Rp 4.097 Triliun

DPR RI bersama Pemerintah resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang dialokasikan sebesar Rp 4.097,2 triliun dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Anggaran belanja negara tersebut mencatatkan kenaikan dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp 3.842,7 triliun, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Lonjakan alokasi anggaran ini diposisikan sebagai instrumen sumber daya negara untuk menopang berbagai program prioritas masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti besarnya nilai belanja negara yang telah membengkak signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

"Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar," tutur Puan.

Kenaikan signifikan tersebut tercatat mencapai 20 kali lipat jika dibandingkan dengan posisi alokasi anggaran pada kurun waktu 16 tahun lalu.

"Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun; tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun; dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000," terang Puan.

Dalam penyusunannya, parlemen menetapkan empat poin utama yang wajib diperhatikan pemerintah, termasuk penghimpunan pendapatan secara adil tanpa menggerus daya beli warga maupun dunia usaha. Selain itu, belanja harus berkualitas, pembiayaan utang dikelola secara terukur, dan transfer ke daerah difokuskan pada pelayanan publik.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," lanjutnya.

Puan menegaskan penyesuaian APBN harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara langsung.

"Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," jelas Puan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan postur anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga penurunan kemiskinan.

"Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun, naik dari Rp 3.842,7 triliun di APBN 2026," ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).