DPRD dan Pemkot Surabaya Sepakati KUA PPAS APBD 2027 Rp15 Triliun

DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya menyepakati Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna, Jumat (14/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kesepakatan anggaran senilai Rp15 triliun tersebut diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan percepatan penanganan banjir.

Rapat penetapan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri tersebut dihadiri jajaran Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni, Laila Mufidah, dan Bakhtiar Rifai. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, jajaran anggota dewan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) juga hadir secara langsung.

Syaifuddin menekankan bahwa proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 wajib diselesaikan pada bulan Agustus sesuai Regulasi Pemerintah dan Permendagri. Kendati harus memenuhi tenggat waktu, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama pengalokasian anggaran.

"Sesuai dengan PP dan Permendagri, Agustus harus selesai. Maka tentunya kita dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan kaidah aturan dan kepentingan masyarakat menjadi satu prioritas utama. Terutama memaksimalkan APBD untuk pro rakyat," kata Syaifuddin, Ketua DPRD Surabaya.

Peningkatan kesejahteraan warga serta penguatan ekonomi kerakyatan perlu berimbang dengan penyelesaian infrastruktur dasar, termasuk penataan Sentra Wisata Kuliner (SWK).

"Jadi masyarakat ini harus berimbang dalam peningkatan APBD. Termasuk penyelesaian banjir yang disampaikan oleh Pak Wali. Termasuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan SWK (Sentra Wisata Kuliner)," ujarnya.

Selain pembangunan fisik, konsep tata kelola SWK perlu dikaji ulang agar tempat tersebut memiliki daya tarik tersendiri dan tidak sekadar menjadi tempat berjualan biasa. Syaifuddin menyarankan pelibatan seniman untuk meramaikan SWK.

"Jangan hanya nampaknya berjualan, tapi bisa menjadi magnet. Jangan berjualan sama, rombongan harus tentatif dan mengajak peran seniman bisa ditampilkan di situ," lanjutnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan perkiraan APBD 2027 berada pada angka sekitar Rp15 triliun. Jumlah ini masih bersifat dinamis karena bergantung pada nominal resmi Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

"Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar Rp 15 T-an," kata Eri, Wali Kota Surabaya.

Pemerintah kota berencana memfokuskan alokasi belanja daerah pada sektor perbaikan jalan, penerangan jalan umum, serta pengurangan genangan air di sejumlah kawasan.

"Jadi 2027 terkait pengaspalan jalan. Yang kedua terkait penerangan jalan umum. Yang ketiga, (penanganan) genangan air. Jadi prioritas kita itu, maka kita lakukan hal itu," ujarnya.

Fokus penganggaran dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan masalah infrastruktur yang dinilai paling mendesak bagi mobilitas warga.

"Maka yang satu genangan, yang kedua adalah pengaspalan jalan. Setelah itu baru titik yang lainnya berjalan," tegasnya.