Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati Prioritas APBD 2027 untuk Ekonomi dan Banjir

Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya menyepakati Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan fokus utama pada peningkatan perekonomian masyarakat dan penanganan banjir, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Surabaya yang dipimpin oleh Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri dan dihadiri oleh Wali Kota Eri Cahyadi serta anggota DPRD dan perwakilan OPD.

Syaifuddin menegaskan bahwa pembahasan harus rampung pada Agustus sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Sesuai dengan PP dan Permendagri, Agustus harus selesai. Maka tentunya kita dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan kaidah aturan dan kepentingan masyarakat menjadi satu prioritas utama. Terutama memaksimalkan APBD untuk pro rakyat," ujar Syaifuddin.

Dia menambahkan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama dalam rancangan APBD dan anggaran akan diarahkan untuk mendukung penanganan banjir serta penguatan ekonomi kerakyatan.

"Jadi masyarakat ini harus berimbang dalam peningkatan APBD. Termasuk penyelesaian banjir yang disampaikan oleh Pak Wali. Termasuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan SWK (Sentra Wisata Kuliner)," ujarnya.

Syaifuddin juga meminta Pemkot mengkaji ulang konsep pengembangan SWK agar tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik tetapi juga menarik pengunjung dengan peran seniman dan keunikan.

"Jangan hanya nampaknya berjualan, tapi bisa menjadi magnet. Jangan berjualan sama, rombongan harus tentatif dan mengajak peran seniman bisa ditampilkan di situ," lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan proyeksi APBD 2027 sekitar Rp 15 triliun, namun masih menunggu kepastian Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

"Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar Rp 15 T-an," kata Eri.

Eri menjelaskan program prioritas APBD 2027 meliputi penanganan genangan air, pengaspalan jalan, dan peningkatan penerangan jalan umum.

"Jadi 2027 terkait pengaspalan jalan. Yang kedua terkait penerangan jalan umum. Yang ketiga, (penanganan) genangan air. Jadi prioritas kita itu, maka kita lakukan hal itu," ujarnya.

Menurut Eri, anggaran akan difokuskan pada masalah yang paling mendesak agar penanganannya optimal.

"Maka yang satu genangan, yang kedua adalah pengaspalan jalan. Setelah itu baru titik yang lainnya berjalan," tegasnya.