Pemerintah Naikkan Anggaran Perlindungan Sosial 2027 Jadi Rp 549 Triliun

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2027 sebesar Rp 549,9 triliun pada Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026). Dilansir dari Detikcom, alokasi dana tersebut mencakup kelanjutan berbagai program bansos, termasuk pemenuhan layanan pendidikan.

Jumlah anggaran Perlinsos 2027 tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,2 persen dibandingkan alokasi sebelumnya yang berjumlah Rp 508,2 triliun. Peningkatan dana difokuskan untuk memperkuat perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, serta sesuai siklus hidup masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartanto menjelaskan perincian penggunaan alokasi dana besar tersebut kepada publik.

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (kredit usaha rakyat)," tutur Airlangga.

Langkah kebijakan Perlinsos ini juga menyasar perbaikan efektivitas penyaluran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sasaran Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN) dan digitalisasi program. Selain itu, pemerintah mengupayakan percepatan graduasi penerima manfaat lewat sinergi program pemberdayaan serta Sekolah Rakyat.

Khusus layanan pendidikan, sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2027 ditargetkan mencapai 22,1 juta siswa. Sementara itu, bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disiapkan untuk 1,1 juta mahasiswa.

Airlangga menegaskan akurasi data penerima bantuan akan mengacu pada hasil pendataan terbaru BPS.

"Itu menjadi rebasing (pembaruan) untuk PDB (produk domestik bruto) ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi, ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi, pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian," tandas Airlangga.