Prabowo Targetkan Pembangunan PLTS 100 Gigawatt Demi Kemandirian Energi

Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100.000 megawatt atau 100 gigawatt demi memacu kemandirian energi nasional. Langkah strategis ini disampaikan dalam pidato rapat paripurna RUU APBN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pemerintah berencana menghapus secara bertahap penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan mengalihkan sumber daya ke tenaga surya. Penutupan PLTD tersebut dinilai penting untuk menekan pengeluaran BBM di daerah-daerah terisolasi.

"Kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pengalihan energi ini akan langsung direalisasikan pada tahun anggaran berjalan melalui pembangunan PLTS skala besar dan penutupan belasan gigawatt PLTD.

"Pemerintah akan mempercepat penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan menggantinya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan segera menghentikan 13 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Diesel," sambung Prabowo Subianto.

Potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun di Indonesia dianggap sebagai keunggulan komparatif. Pasokan BBM solar ke pulau-pulau terpencil selama ini dinilai tidak efisien secara ekonomi.

"Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik," ujar Prabowo Subianto.

Penggunaan panel surya diyakini sanggup memangkas pengeluaran daerah sekaligus memperkuat ketahanan energi lokal.

"Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita," ujar Prabowo Subianto.

Skema pemerataan energi terbarukan ini ditargetkan menyasar tingkat pedesaan, selama desa bersangkutan menyediakan area yang memadai.

"Idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 gigawatt, atau maaf saya ulangi, 1 megawatt 1 desa," jelas Prabowo Subianto.

Kalkulasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan bahwa program PLTS 100 gigawatt berpotensi menghemat anggaran negara puluhan triliun rupiah tiap tahunnya dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

"Menko Perekonomian telah menghitung, dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa," tutur Prabowo Subianto.