Prabowo Targetkan Pembangunan PLTS 100 Gigawatt Hemat Energi Rp73 Triliun

Pemerintah Indonesia merencanakan akselerasi transisi energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW) di seluruh wilayah Nusantara. Langkah strategis ini dirancang untuk memangkas ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Seperti dilansir dari Detik iNET, skema tersebut mencakup penutupan bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS pada tahun ini guna memensiunkan 13 GW PLTD yang masih beroperasi.

"Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel," kata Prabowo dalam Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun menjadi alasan utama penghentian pengiriman BBM ke pulau-pulau terpencil. Pasokan listrik di wilayah terisolasi dinilai tidak lagi efisien jika terus menggantungkan diri pada distribusi solar melalui jalur laut.

"Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita," terangnya.

Pemerintah juga menyiapkan program penyediaan PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) untuk tingkat pedesaan. Fasilitas ini akan direalisasikan selama pemerintah desa bersedia menyediakan lahan pembangunan yang dibutuhkan.

"Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan mereka bisa dapat PLTS 1 megawatt," terangnya.

Potensi Penghematan Anggaran Negara

Kalkulasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa proyek PLTS 100 GW berpotensi menekan biaya pokok produksi listrik nasional. Efisiensi anggaran yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp 73,9 triliun setiap tahunnya.

Selain menurunkan biaya produksi, pengoperasian PLTS skala besar ini bakal memangkas volume impor BBM secara signifikan. Dampak penurunan impor tersebut diyakini mampu menghemat cadangan devisa negara dalam jumlah besar.

"Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan import kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak," imbuhnya.