Prabowo Ubah LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

Pemerintah berencana menaikkan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah guna memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Jumat (14/8/2026).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana perombakan struktur tersebut dalam acara Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Langkah penguatan lembaga ini diambil karena banyaknya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang membelanjakan barang serupa secara terpisah dengan harga bervariasi, sehingga memperlemah daya tawar negara.

"Karena itu saya melaporkan di sini, Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Perbedaan harga pembelian barang antarinstansi dinilai tidak efisien dan merugikan keuangan negara.

"Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, berbagai Pemerintah Daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan catatan LKPP, konsolidasi pengadaan pada tingkat Pemerintah Daerah tercatat telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.

Penerapan praktik pengadaan terbaik, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta konsolidasi belanja berpotensi menghemat hingga 30 persen dari total belanja pengadaan yang mencapai Rp 1.200 triliun, atau setara Rp 360 triliun per tahun.

"Kita bisa bayangkan, US$ 20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp 360 triliun dan ini adalah di tangan kita," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Sebagai gambaran, pengadaan layar pintar interaktif (IFP) yang sebelumnya dibeli daerah secara terpisah seharga Rp 150 juta per unit kini dapat dipangkas menjadi Rp 26 juta per unit setelah dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sudah termasuk biaya kirim dan pemasangan hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

"Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini riil. Rp 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.