Ketua Komisi X DPR Soroti Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil Indonesia

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai aksesibilitas dan kualitas tenaga pengajar menjadi penyebab utama pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lain. Hal ini disampaikan menjelang Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027.

Menurut Hetifah, wilayah Indonesia yang sangat luas dan sulit diakses, terutama daerah pedalaman, kepulauan, dan marginal, menjadi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan.

"Apa yang menyebabkan pendidikan kita ini dibandingkan standar internasional tuh kita masih di bawah negara-negara Asean? Nah, tentu ini harus jadi refleksi ya. Ternyata memang ada banyak aspek yang memengaruhi kualitas dan juga aksesibilitas pendidikan," ujar Hetifah, dilansir dari Detikcom.

Dia menambahkan, perbandingan dengan negara seperti Singapura yang wilayahnya kecil dan lebih mudah dijangkau menjadi gambaran kesulitan Indonesia dalam mengelola pendidikan secara merata.

"Pertama negara kita kan memang sangat luas jika dibandingkan dengan Singapura, yang dalam hal ini mungkin dianggap sebagai salah satu negara yang maju dalam hal pendidikannya. Kemudian di samping tadi ya sangat sulit mengakses daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah kepulauan, kemudian daerah-daerah marginal, sehingga harus ada afirmasi-afirmasi," tambahnya.

Hetifah menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa diperlakukan sama di seluruh daerah karena kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga Komisi X DPR melakukan pengawasan khusus.

Dia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti jembatan di daerah sulit agar akses pendidikan lebih baik serta peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan sebagai kunci keberhasilan pendidikan.

"Kunci dari keberhasilan pendidikan kira adalah tentu saja pengajarnya dan tenaga kependidikannya," kata Hetifah.

Menurutnya, penyelesaian RUU Sisdiknas yang mengkodifikasi sejumlah undang-undang terkait pendidikan akan menciptakan sinkronisasi dan sinergi antar jenjang pendidikan di Indonesia.

"Jadi semuanya itu harus secara komprehensif kita atasi, tidak bisa hanya satu dua gitu, jadi harus secara keseluruhan," tegasnya.