Penggunaan Desil DTSEN untuk Penentuan Kelas Ekonomi Dipersoalkan Pengamat

Penggunaan indikator desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menuai kritik dari kalangan ekonom karena dianggap belum presisi menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat pada Kamis (13/8/2026). Skema tersebut membagi penduduk ke dalam 10 kelompok tingkat kesejahteraan berdasarkan posisi relatif pengeluaran.

Sorotan publik muncul setelah warga yang merasa berpenghasilan pas-pasan mendapati diri mereka terdata dalam desil 9 atau 10. Pengelompokan DTSEN sejatinya mengurutkan penduduk dari desil 1 dengan pengeluaran terendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling atas.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai letak permasalahan berada pada penandaan desil sebagai parameter kelas ekonomi, bukan pada metodologi Badan Pusat Statistik.

Data 2024 menunjukkan pengeluaran desil 10 dimulai dari Rp3,03 juta hingga Rp133 juta per kapita per bulan. Ketimpangan batas bawah dan atas tersebut menciptakan rentang pengeluaran hingga 44 kali lipat di dalam satu kelompok.

Kondisi ini membuat mayoritas dari 22,06 juta jiwa di desil 10 sebenarnya masih tergolong kelas menengah. Hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang benar-benar masuk kategori kelas atas dengan pengeluaran melebihi Rp9,91 juta per kapita per bulan.

"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," kata Yusuf.

Yusuf menyarankan agar penentuan kelas ekonomi menggunakan batas pengeluaran absolut, bukan sekadar posisi relatif distribusi. Melalui pendekatan absolut tersebut, proporsi kelas atas di Indonesia diperkirakan hanya mencakup 0,42 persen dari total populasi.

Pandangan senada disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita. Ia menilai desil kurang presisi jika berdiri sendiri sebagai tolok ukur tunggal penetapan subsidi maupun tingkat kekayaan.

Ronny menambahkan bahwa penetapan individu membutuhkan integrasi data desil dengan indikator pendukung, seperti kepemilikan aset, karakteristik rumah tangga, pendapatan, hingga lokasi tempat tinggal.

"Untuk pemetaan umum, 10 desil cukup berguna. Tetapi untuk mencabut subsidi seseorang secara individual, 10 desil saja terlalu kasar," kata Ronny.