Prabowo Targetkan 5.000 Jembatan Desa Selesai Akhir 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa dapat dirampungkan pada akhir tahun 2026. Langkah ini diambil guna mempermudah akses infrastruktur dan memastikan tidak ada lagi siswa yang memertaruhkan nyawa menyeberang sungai saat berangkat sekolah, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Komitmen peningkatan konektivitas antarwilayah tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat (14/8/2026).

"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah, karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Tidak boleh terjadi," ucap Prabowo.

Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah mencatat progres signifikan dalam pembangunan infrastruktur penyeberangan desa yang dikerjakan oleh instansi keamanan negara.

"Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 872 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian RI. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa," lanjut Prabowo.

Prabowo menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk menyisir wilayah masing-masing guna mendata jembatan desa yang perlu dibangun. Ia menegaskan pemerintah pusat siap mengambil alih penanganan jika daerah menghadapi kendala.

"Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya: di mana lagi dibutuhkan jembatan desa. Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa, tidak bisa bisa mengatasi.

Pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita terlantar," imbuhnya.

Selain masalah aksesibilitas fisik, Kepala Negara menyoroti pentingnya pemenuhan gizi anak-anak sekolah yang dinilainya menjadi landasan utama pembangunan sumber daya manusia.

"Kita memulai dari hal paling dasar yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar," ucapnya.

Ia menguraikan fakta lapangan mengenai masih banyaknya peserta didik yang terpaksa mengikuti kegiatan belajar tanpa mengonsumsi makanan di pagi hari.

"Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat, merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi," tambahnya.

Kondisi gizi yang minim berpotensi memicu timbulnya gangguan pertumbuhan kronis pada anak. Kasus tengkes atau stunting tercatat masih menyentuh angka 25 persen di sejumlah wilayah Indonesia.

"1 dari 4 anak di Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi buruh petani saja mungkin juga dia tidak akan sanggup," tuturnya.

Atas dasar persoalan gizi dan stunting tersebut, pemerintah berkomitmen melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan serangkaian pembenahan.

"Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," imbuhnya.