Jerman Setujui Reformasi Besar Dinas Intelijen dengan Wewenang Baru

Kabinet Jerman menyetujui rancangan undang-undang yang memberikan kewenangan baru kepada dinas intelijen dalam negeri dan luar negeri untuk menghadapi ancaman keamanan, termasuk serangan siber dan sabotase, seperti dilansir dari Detikcom. Reformasi ini memungkinkan Bundesnachrichtendienst (BND) melakukan operasi aktif, seperti membalas serangan siber dan sabotase di luar negeri, serta memberi badan intelijen dalam negeri kewenangan memasuki rumah tanpa izin hakim. Persetujuan parlemen masih dibutuhkan, tetapi mayoritas kubu konservatif dan Partai Sosial Demokrat diperkirakan menyetujui rancangan tersebut sebelum masa reses Bundestag berakhir awal September.

Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menyebut reformasi ini sebagai langkah untuk memperkuat arsitektur keamanan menghadapi terorisme dan kekerasan ekstremis modern.

"Sabotase, spionase, serangan siber, dan aksi rahasia kekuatan asing membutuhkan jawaban baru," ujar Alexander Dobrindt. Pemerintah ingin memberikan kemampuan operasional aktif agar badan intelijen dapat bertindak efektif. Dalam rancangan undang-undang tersebut, BND dan Bundesamt für Verfassungsschutz juga akan mendapatkan kewenangan baru dalam analisis data besar menggunakan kecerdasan buatan dan pencocokan data biometrik dengan informasi internet, serta perpanjangan masa penyimpanan data.

Namun, organisasi pembela kebebasan sipil Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) menilai banyak ketentuan dalam rancangan tersebut bertentangan dengan konstitusi, terutama kewenangan pengawasan video real-time dan pencocokan biometrik yang berisiko menyasar orang tak bersalah.

"Untuk intervensi sedalam ini, yang terutama juga dapat berdampak pada tak terhitung banyaknya orang yang tidak bersalah, tidak tersedia batas-batas yang memadai dan didefinisikan secara jelas," kritik pakar GFF Kai Dittmann.

Dittmann juga menyoroti kaburnya batas konstitusional antara dinas intelijen, polisi, dan militer akibat kewenangan aktif yang diberikan kepada BND. Pengawasan terhadap dinas intelijen akan dipusatkan pada Dewan Pengawasan Independen, sementara kewenangan pengawasan oleh Komisaris Federal untuk Perlindungan Data dan Kebebasan Informasi akan dicabut sebagian besar. "Dinas intelijen memperoleh kekuasaan yang jauh lebih besar, sementara pengawasan dalam keadaan tertentu justru akan semakin lemah," kata Dittmann.

Clara Bünger dari Partai Kiri menyatakan keprihatinan atas hilangnya kewajiban badan intelijen memberi tahu pihak terdampak, sehingga perlindungan hukum menjadi tidak efektif.

"Di Jerman, polisi rahasia tidak boleh pernah ada lagi," tegas Clara Bünger. Partai Hijau memberikan penilaian positif terhadap reformasi, terutama kewenangan BND yang lebih kuat, namun mengkritik kewenangan untuk Verfassungsschutz yang dianggap sulit dipadukan dengan prinsip pemisahan intelijen dan kepolisian, kata Konstantin von Notz. Klaus Landefeld dari asosiasi industri internet mengingatkan bahwa teknologi modern dibutuhkan, tapi negara tidak boleh membiarkan celah keamanan tetap terbuka demi akses intelijen.

Marc Henrichmann, Ketua Komite Pengawasan Parlemen untuk dinas intelijen, menyatakan kepercayaan kepada aparat keamanan dan menegaskan Jerman memiliki pengawasan intelijen paling ketat di dunia.

"Dan itu harus tetap demikian," ujar Henrichmann.