Prabowo Subianto Soroti Krisis Akses Air Bersih Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan krisis akses air bersih yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD DPR RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026).

Masalah sanitasi dan kualitas air buruk dinilai berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Sebagaimana dilansir dari Detik iNET, warga di berbagai daerah kerap menempuh jarak jauh demi memenuhi kebutuhan harian mereka.

"Uuntuk akses air bersih, mereka harus berjalan berkilo-kilo hanya untuk mengambil 1-2 dirijen air bersih. Untuk minum, mandi, wudhu, belum lagi air untuk berternak dan tanaman mereka," kata Prabowo.

Pemerintah bersama TNI telah melakukan langkah intervensi guna menyediakan infrastruktur penunjang di area pedesaan selama beberapa bulan terakhir.

"Tahun ini, di delapan bulan pertama 2026, kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI, terima kasih TNI," kata Prabowo.

Meski capaian air minum layak secara nasional terhitung tinggi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data BNPB dan Kementerian PU per Maret 2025 menunjukkan 28 juta warga masih mengalami kesulitan akses harian. Kesenjangan terlihat dari akses wilayah perkotaan yang mencapai 96,56 persen, sementara perdesaan baru sebesar 87,06 persen, dengan DKI Jakarta mencatat 99,96 persen dan Papua Pegunungan sebesar 30,64 persen.

Laporan Water Indonesia 2026 memperingatkan bahwa ancaman kekeringan semakin parah akibat musim kemarau berkepanjangan di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kementerian Kesehatan RI turut menegaskan bahwa minimnya akses air pipanisasi dapat menyebabkan infeksi pencernaan berulang seperti diare kronis yang memicu stunting pada anak, akibat pekatnya konsentrasi polutan dan bakteri E. coli saat volume air menyusut.

Kondisi ini diperberat oleh fenomena El Nino di Samudra Pasifik yang diprediksi BMKG berlangsung selama delapan hingga sembilan bulan mulai pertengahan 2026 hingga kuartal pertama 2027. Dampak kekeringan tersebut mengancam keterlambatan musim hujan, kegagalan sektor pertanian padi pada periode Desember 2026 hingga Februari 2027, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.