Prabowo Terapkan Empat Pedoman Utama Selama 21 Bulan Memimpin

Presiden Prabowo Subianto menegaskan penggunaan empat pedoman utama dalam mengoperasikan roda pemerintahan selama 21 bulan masa jabatannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Landasan pertama berfokus pada pelaksanaan perintah UUD 1945, diikuti perlindungan kepentingan vital nasional, percepatan penyelesaian kesulitan rakyat, serta orientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat hingga generasi mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan yang dihadiri 629 dari 732 anggota MPR RI, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah tokoh nasional seperti Presiden Ke-7 Joko Widodo dan para mantan Wakil Presiden.

"Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan, dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama," kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat yang berkumpul di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat.

Prabowo merinci pelaksanaan fungsi pertahanan dan pengolahan kekayaan alam secara optimal demi memakmurkan masyarakat sebagai implementasi dari poin kepentingan nasional.

"Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital. The core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah juga berfokus penanggulangan masalah sosial ekonomi dengan memangkas durasi birokrasi penanganan.

"Kediga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Presiden.

Pedoman pamungkas menjamin keberlanjutan program jangka panjang bagi anak dan cucu bangsa.

"Keempat, dalam bekerja, kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat, dan kepentingan anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka," kata Presiden Prabowo.

Selain memaparkan pedoman kerja, mantan Menteri Pertahanan ini membeberkan eksekusi 121 kebijakan transformatif dalam kurun waktu 663 hari kerja atau rata-rata melahirkan satu kebijakan setiap lima hari.

"Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini, saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya dan apa yang masih harus kita selesaikan," ujarnya.

Langkah strategis tersebut diambil untuk memutus rantai persoalan menahun yang kerap dianggap terlalu rumit untuk diselesaikan.

"Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa," kata Prabowo.

Terobosan itu diklaim berhasil meretas kendala struktural yang mengendap puluhan tahun.

"Masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai diselesaikan," sambungnya.

Realisasi kinerja tersebut dipicu oleh eksekusi kebijakan yang konsisten sejak hari pertama pengucapan sumpah jabatan.

"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak diselesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari," katanya.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti kelemahan birokrasi dan praktik korupsi di tingkat pusat maupun daerah yang kerap membendung manfaat program pemerintah sampai ke tangan publik.

“Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat,” tegas Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Pemerintah berjanji membenahi sistem layanan agar tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” jelas Prabowo.

Perilaku oknum pejabat publik yang memanfaatkan otoritas demi keuntungan pribadi menjadi sasaran penindakan tegas.

“Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas!” tegas Prabowo.

Di era digitalisasi, pemerintah memilih keterbukaan informasi sebagai strategi utama guna mengurai kendala tata kelola secara tuntas.

“Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi, justru kita harus selesaikan masalah ini,” katanya.

Di akhir penyampaiannya terkait birokrasi, Prabowo mengajak seluruh elemen politik bersatu demi mencegah kerusuhan tata kelola yang berpotensi merusak kelangsungan hidup berbangsa.

“Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,” kata Prabowo.