Prabowo Subianto Pangkas Jumlah BUMN Menjadi 300 Perusahaan

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah penataan besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN) dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Seperti dilansir dari Detikcom, pemerintah berencana memangkas jumlah BUMN hingga tersisa 300 perusahaan saja.

Langkah tegas ini diambil setelah pemerintah menemukan fakta bahwa jumlah keseluruhan BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaannya mencapai 1.074 unit, jauh melampaui perkiraan awal yang hanya berkisar 300 sampai 400 perusahaan.

"Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa," kata Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pemerintah juga menyoroti ketaatan serta akuntabilitas jajaran direksi BUMN yang dinilai kurang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan negara, sehingga membuka peluang pembentukan lembaga peradilan khusus.

"Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tak dianggap. Saya tidak paham, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi, 30 tahun ke belakang mungkin," ujar Prabowo Subianto.

Kepala Negara menyatakan bakal mendatangi DPR guna membahas rencana penertiban BUMN yang dianggap tidak produktif, sekaligus membuka ruang amnesties bagi pihak yang kooperatif.

"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk menentukan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya," kata Prabowo Subianto.

Prabowo menambahkan bahwa praktik penyajian laporan keuangan yang manipulative telah memperburuk kondisi korporasi plat merah tersebut.

"Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya. Kita kena masalah karena banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita, jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," tambah Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengeksekusi penutupan ratusan BUMN non-produktif dan menargetkan sisa pemangkasan rampung pada akhir tahun.

"Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis Yang Terhormat, hari ini kita sudah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN, 750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang akan kita pertahankan," tutur Prabowo Subianto.

Efisiensi dari perampingan struktur BUMN ini diklaim berhasil menghemat anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.

"Ini mungkin restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah menghemat Rp 50 triliun," ungkap Prabowo Subianto.