Presiden Prabowo Tegaskan BUMN Milik Rakyat Bukan Penguasa

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik segelintir komisaris, direksi, maupun sumber dana penguasa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia., BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Prabowo.

Kepala Negara juga membeberkan temuan jumlah BUMN yang dinilainya sangat besar saat pembentukan badan pengelola investasi Danantara Indonesia.

"Ketika kita bentuk Danantara, dana kedaulatan kita, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan ada yang punya anak perusahaan dan cucu perusahaan, bahkan cicit. Ini luar biasa, saya mengira BUMN itu 300-400 (jumlahnya)," tambah Prabowo.

Selain masalah jumlah anak usaha, kinerja sebagian BUMN juga disorot karena dinilai bekerja tanpa rasa tanggung jawab terhadap negara.

"BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini," ujarnya.

Untuk mengusut rekam jejak pengelolaan tersebut, pemerintah merencanakan pembentukan lembaga peradilan khusus dengan mempertimbangkan masukan dari MPR dan DPR.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR," katanya.

Di samping upaya penegakan hukum, pemerintah juga membuka opsi pengampunan bagi pihak pengurus yang bersedia mengakui perbuatannya.

"Kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," ia menutup.