Prabowo Wajibkan Barang Subsidi Dijual Lewat Koperasi Merah Putih

Pemerintah menetapkan seluruh penyaluran dan penjualan barang bersubsidi wajib dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Langkah ini diambil untuk memastikan komoditas berfasilitas subsidi negara tidak lagi diperdagangkan secara bebas di pasar terbuka.

Pemerintah memfokuskan pembenahan tata kelola distribusi guna mencegah praktik penyalahgunaan barang subsidi yang bersumber dari dana rakyat. Keputusan tersebut bertujuan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa sekaligus memangkas permainan spekulan pasar. Prabowo menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi warga di tingkat tapak.

"Rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus melalui koperasi, koperasi yang dibantu, diperkuat, diberdayakan. Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi merah putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan," kata Presiden Prabowo Subianto.

Sistem distribusi terpusat ini dirancang untuk menutup celah manipulasi harga oleh pemodal besar yang merusak rantai pasok. Menurutnya, intervensi negara diperlukan agar dinamika pasar tetap berkeadilan. "Tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar.

Kita tidak anti pasar, tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan pada bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanupulasi!

Pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Penguasaan rantai pasok secara mandiri oleh negara ditargetkan terealisasi melalui penyiapan puluhan ribu unit lembaga ekonomi desa tersebut. Pemerintah mematok target operasional fasilitas penyaluran ini dapat rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2026. "Target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik," pungkas Presiden Prabowo Subianto.