Ahmad Muzani Tegaskan Program MBG Bukan Sekadar Bagi Makanan

Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis untuk mencerdaskan sumber daya manusia, bukan sekadar kegiatan pembagian makanan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Muzani menyoroti persoalan pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat yang masih menjadi tantangan mendasar di tengah berbagai pencapaian usia 81 tahun Republik Indonesia.

"Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan," kata Muzani saat pidato, di Gedung Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Muzani menilai kehadiran program MBG menjadi salah satu terobosan penting untuk mengatasi masalah gizi anak-anak sekaligus mempersiapkan generasi penerus bangsa.

"Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," ucap dia.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan program ini agar dijalankan secara efisien dan tepat sasaran demi membentuk anak-anak yang unggul dan berdaya saing.

"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," imbuh dia.

Selain pembahasan mengenai pemenuhan gizi, Muzani turut menyinggung pentingnya peran Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam memperkuat sistem perekonomian nasional berdasarkan amanat konstitusi.

"Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih," ujar dia.

Menurutnya, keberadaan koperasi yang dikelola secara profesional akan memberikan perlindungan dan keuntungan ekonomi langsung bagi para pelaku usaha kecil, petani, hingga nelayan.

"Petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat," tutur dia.

Muzani menambahkan bahwa kemandirian masyarakat dan tata kelola yang kuat menjadi tolok ukur utama dari keberhasilan lembaga ekonomi warga tersebut.

"Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat," lanjutnya.