PB SEMMI Pastikan Tak Ikut Demo Sepanjang Agustus 2026 di Jakarta

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) memastikan tidak akan ikut turun ke jalan atau mengikuti aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2026 di Jakarta. Keputusan ini diambil untuk menghindari potensi kerawanan sosial dan mendukung program prioritas pemerintah.

Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menyatakan hingga kini tidak ada instruksi dari organisasi untuk menggelar aksi demonstrasi pada bulan ini.

"Dalam waktu dekat ini kami tidak ada agenda turun ke jalan atau bergabung demonstrasi dengan kelompok lain. Tidak ada instruksi PB SEMMI untuk demo di Agustus ini," ujar Donny kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Donny juga menegaskan bahwa jika ada aksi yang mengatasnamakan SEMMI, kegiatan tersebut tidak terkait dengan PB SEMMI.

Dia mengungkapkan informasi tentang rencana aksi yang membawa isu program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Indikatornya bisa dilihat dari banyaknya ajakan demo lewat media sosial dengan narasi hoaks. BGN diserang lewat isu korupsi BGN, padahal pelakunya sudah ditangkap," ujar Donny.

PB SEMMI mendukung program MBG dan keberadaan BGN, namun tetap mengawasi tata kelola program agar transparan.

"BGN sudah melakukan evaluasi total. PB SEMMI bersama masyarakat akan turut mengawasi tata kelola BGN agar semua transparan," tambah Donny.

Sementara itu, Aliansi Cipayung Merdeka, gabungan empat organisasi mahasiswa Jakarta Timur, menggelar aksi di Patung Kuda Monas pada 13 Agustus 2026 menjelang HUT ke-81 RI. Mereka menyuarakan delapan tuntutan yang mereka sebut Tuntutan 08.

Ketua GMNI Jakarta Timur Henry Kurniawan menyatakan, "Kami dari Aliansi Cipayung Merdeka hadir, dan salah satu judul besar dalam aksi kami kali ini adalah 81 tahun evaluasi total pemerintahan Prabowo-Gibran."

Delapan tuntutan mereka meliputi proses hukum dugaan korupsi MBG, pembatasan peran militer di koperasi desa, permintaan maaf atas kematian pejuang demokrasi, pencopotan menteri bermasalah, pengembalian dana pendidikan, serta pengunduran diri Ketua Komisi III DPR.

Selain itu, sejumlah mahasiswa juga menggelar aksi demonstrasi di sekitar kantor Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan pada 12 Agustus 2026. Mereka menuntut evaluasi dan transparansi pelaksanaan program pemerintah, terutama program MBG yang dinilai perlu pengawasan ketat.

Polisi menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk menjaga ketertiban dan kelancaran di lokasi aksi yang berpotensi menimbulkan kepadatan kendaraan.

Demonstrasi mahasiswa menjadi salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik dan harapan adanya dialog konstruktif dengan pemerintah.