Menteri Pertahanan Arab Saudi Temui Pejabat Militer Irak

Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman menggelar pertemuan diplomasi dengan Direktur Kantor Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak Abdul Amir Al-Shammari pada Kamis (18/8/2026). Langkah ini menyusul serangan militer gabungan Arab Saudi dan Amerika Serikat di wilayah Irak bulan lalu, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kunjungan delegasi keamanan ke Riyadh tersebut menjadi agenda resmi pertama pejabat Irak setelah rencana perjalanan Perdana Menteri Ali al-Zaidi ke Arab Saudi dibatalkan pasca-aksi militer pada 29 Juli lalu.

Melalui unggahan resmi di platform X, Khalid bin Salman menegaskan komitmen hubungan bilateral antar kedua negara tetangga tersebut.

"Irak akan tetap menjadi tetangga tercinta. Kami memiliki ikatan persaudaraan, solidaritas, dan saling mendukung dengan pemerintah serta rakyatnya yang bersaudara. Kerajaan akan selalu berdiri bersama Irak untuk mendukung keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kemakmurannya, demi kepentingan Irak dan rakyatnya," tulis Khalid bin Salman.

Pertemuan tingkat tinggi itu membahas penguatan kerja sama di bidang pertahanan serta dinamika stabilitas kawasan.

"bahwa dirinya telah bertemu dengan Direktur Kantor Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak, Abdul Amir Al-Shammari. Keduanya, kata dia, "membahas hubungan Arab Saudi-Irak di sektor militer dan pertahanan" serta perkembangan situasi di Timur Tengah." tulis Khalid bin Salman.

Pertemuan diplomasi ini melengkapi dialog tingkat menteri luar negeri kedua negara yang sebelumnya sempat berlangsung di Amman, Yordania.

"Kami juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara kedua negara untuk melayani kepentingan bersama serta memastikan keamanan dan stabilitas kawasan," tulis Khalid bin Salman.

Di sisi lain, Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) menyampaikan rincian dampak serangan gabungan yang menyasar sejumlah pangkalan mereka di tujuh provinsi Irak.

"tewas dan 32 lainnya terluka menurut penghitungan sementara" tulis pihak PMF.

Pihak PMF menilai aksi penyerangan militer tersebut menyasar infrastruktur keamanan resmi negara.

Pernyataan tersebut mengecam "eskalasi berbahaya" terhadap "lembaga keamanan resmi".

Seorang pejabat PMF yang enggan disebutkan namanya menyatakan wilayah Nineveh dan Diyala menjadi area terdampak paling parah. Sementara itu, Presiden Irak Nizar Amedi merilis pernyataan resmi mengecam tindakan militer gabungan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Amedi mengatakan serangan mematikan itu "tidak dapat diterima". Ia juga menegaskan serangan tersebut sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak, yang menargetkan lembaga keamanan resminya, bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."