Mendagri Dorong Data BPS untuk Atasi Backlog Perumahan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemanfaatan maksimal publikasi statistik perumahan rilis Badan Pusat Statistik untuk menekan angka backlog perumahan dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (13/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Data terukur dari BPS dinilai menjadi pijakan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pemanfaatan data tersebut ditujukan untuk menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran demi memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang terbagi dalam kategori tidak memiliki rumah dan rumah tidak layak huni.

Mendagri mengapresiasi penurunan angka backlog masyarakat yang tidak memiliki rumah maupun yang menghuni rumah tidak layak berdasarkan data kuantitatif BPS tersebut.

"Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak juga berkurang," kata Tito dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan penuh pada program tiga juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk kebijakan pembebasan BPHTB serta PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan. Ini juga saya yakin karena Menteri Pak Ara Sirait sangat aktif sekali turun ke bawah, sehingga men-trigger para kepala-kepala daerah untuk bekerja," ujarnya.

Selain mendorong peran pemerintah daerah melalui pemanfaatan APBD, Kemendagri turut mendukung langkah strategis dalam melibatkan sektor swasta guna mempercepat ketersediaan hunian di seluruh Indonesia.

"Kemudian ke depan, kami akan terus mendukung langkah-langkah dari Menteri Perumahan dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak punya rumah, dengan berbagai skema yang ada. Juga dalam rangka bedah rumah," terangnya.

Penanganan sektor perumahan dipandang tidak sekadar memenuhi kebutuhan dasar, melainkan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

"Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah," pungkasnya.

Kegiatan rilis data statistik tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.